Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa
Persoalan pemberhentian perangkat desa dapat berimplikasi pada pelayanan publik.
Rayakan HUT ke-43, APHTN-HAN Ingatkan Urgensi Isu Ketatanegaraan Desa
Indonesia dibangun dari kumpulan komunitas adat yang memutuskan bersatu membangun negara. Eksistensi...
Ajang 'Paralegal Justice Award' bagi Para Kades/Lurah Juru Damai Berprestasi
BPHN dan MA mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan dan mencalonkan Kepala Desa/Lurah y...
5 Pondasi Penting Kemajuan Desa
Seperti meningkatkan kualitas kepemimpinan desa terutama kepala dan perangkat desa, hingga keuangan ...
Mendorong Percepatan Revisi UU Desa
Agar dapat segera dimasukan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023 dan menentukan siapa pemrakarsa us...
Parlemen-Istana Respons Positif Desakan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Tetapi, lewat perubahan/revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mendorong Revisi UU Desa dan Aturan Turunannya
Seperti pengaturan perpanjangan masa jabatan kepala desa, syarat domisili calon kepada daerah dan pe...
Pemerintah Desa Melakukan Pungutan dari Masyarakat, Bolehkah?
Pemerintah desa yang hendak melakukan pungutan desa dari masyarakat tentu harus ada dasar hukumnya t...