Demonstrasi buruh menolak Permenaker  5/2023 di Depan Gedung Kemnaker. Foto: Istimewa

Pemotongan upah buruh sektor padat karya yang berorientasi ekspor sebesar 25 persen berpotensi menimbulkan diskriminasi.

4 Alasan Serikat Buruh Desak Permenaker 5/2023 Dicabut

Konferensi pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas menyikapi RUU Kesehatan secara daring, Minggu (19/3/2023). Foto: Ady

Seperti Pasal 4 ayat (3) draf RUU mengecualikan seseorang yang mengalami gangguan mental berat mendapatkan hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepada dirinya. Kemudian Pasal 135 ayat (2) hingga Pasal 334 dan 335.

Koalisi Penyandang Disabilitas: 7 Ketentuan RUU Kesehatan Berpotensi Diskriminatif

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Empat Pilar  memperingati Zero Discrimination Day dan International Womens Day, di Gedung Nusantara V MPR, Jakarta, Rabu (15/3/23). Foto: Istimewa

Perlakuan diskriminasi masih ditemukan diberbagai bidang termasuk hukum. 

Mendorong Penghapusan Diskriminasi Terhadap Hak Perempuan

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati. Foto: Istimewa.

Kementerian PPPA berkomitmen memastikan ruang-ruang dan aksesibilitas korban kekerasan, khususnya pekerja rumah tangga mendapat pendampingan hukum. Bahkan pemenuhan layanan sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya sebagai warga negara.

RUU PPRT Cegah Kekerasan dan Eksploitasi Pekerja Perempuan

Menkumham Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto saat pengesahan RUU KUHP menjadi UU, Selasa (6/12/2022). Foto: RES

Pasal-pasal bermasalah dalam KUHP berpotensi meningkatkan jumlah kriminalisasi terhadap masyarakat terutama pejuang HAM dan lingkungan hidup. Tahun 2021 sedikitnya 53 kasus kriminalisasi.

Walhi: KUHP Baru Berpotensi Meningkatkan Kriminalisasi Masyarakat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Sebagai contoh, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fea7ded24/peraturan-gubernur-dki-jakarta-nomor-22-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pergub_dki_22_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pergub DKI Jakarta 22/2022</a> pada dasarnya, pengurus RT dilarang melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan pengurus RT.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Diskriminasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh ketua RT merupakan tindakan tercela dan tidak terpuji. Akibatnya, ketua RT yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apakah ketua RT dapat dilaporkan secara pidana jika melakukan diskriminasi terhadap warganya?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>
</div>


Ketua RT Diskriminasi Warga, Ini Jerat Hukumnya

Narasumber dalam diskusi Instagram Hukumonline bertema 'Kebijakan Diskriminatif dan Implikasinya', Rabu (12/10/2022). Foto: ADY

Harus ada kemauan politik yang kuat untuk menghapus berbagai kebijakan atau regulasi yang diskriminatif. Meskipun hal itu tidak mudah, tapi harus terus diupayakan. 

Diusulkan Perlu Ada Sistem untuk Mengkaji Kebijakan Diskriminatif

Webinar bertema Isu Ketenagakerjaan dan Hak-hak Pekerja Disabilitas, Sabtu (24/9). Foto: HOL

Menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan, termasuk tindakan diskriminasi dalam pekerjaan.

Diskriminasi di Tempat Kerja dan Langkah yang Bisa Ditempuh Penyandang Disabilitas

Beranda

Home

diskriminasi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#diskriminasi