Ilustrasi upah minimum 

Kadin Jakarta lebih mengutamakan rasionalisasi ketimbang mengikuti PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam mengusulkan kenaikan UMP Jakarta karena melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi mencapai 5 persen.

Kadin Jakarta: Kenaikan UMP Jakarta 5,6 Persen Diharapkan Bisa Diterima Semua Pihak

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Foto: Istimewa

Mulai dari perluasan penrima manfaat Kartu Pekerja Jakarta, program JakPreneur, pelatihan kerja, dan perluasan program transportasi gratis bagi buruh.

Selain Kenaikan UMP, Pemprov Jakarta Beberkan 4 Kebijakan Sejahterakan Buruh 

Ilustrasi upah 

Upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp4.901.798, naik 5,6 persen atau Rp259.944 dari UMP Tahun 2022.

Terbit Kepgub, Ini Besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2023

Ilustrasi putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yakni lalai tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Koalisi Berharap Pemerintah Tidak Ajukan Kasasi Kasus Putusan CLS Pencemaran Udara

Karena Anda menyebutkan perizinan penelitian di DKI Jakarta, maka kami berpedoman pada&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f66e12928a67/nprt/659/peraturan-gubernur-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-no-47-tahun-2011-pedoman-pelayanan-izin-penelitian" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Pergub DKI Jakarta 47/2011</a>. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus memperoleh izin dari dari&nbsp;gubernur&nbsp;bila akan melaksanakan&nbsp;penelitian meliputi 2 kota/kabupaten administrasi atau lebih dan izin dari&nbsp;walikota/bupati&nbsp;bila penelitian dilakukan&nbsp;di 1 kota/kabupaten administrasi.

Kemudian Anda memerlukan juga permohonan rekomendasi yang diajukan kepada&nbsp;Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (&ldquo;Kesbangpol&rdquo;) Provinsi DKI Jakarta&nbsp;atau Kepala Kantor Kesbangpol Kota Administrasi&nbsp;dengan memperhatikan cakupan kota/kabupaten administrasi yang jadi tempat penelitian. Lalu, apabila penelitian sudah selesai, wajibkah hasilnya diserahkan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Surat Izin Penelitian Mahasiswa di Jakarta Diajukan ke Siapa?

Ilustrasi 


Masalah yang mengancam Jakarta tenggelam pemerintah gagal dalam merencanakan tata ruang, menyediakan layanan pipa air bersih, dan melakukan penegakan aturan terkait ekstraksi air tanah dalam equifier untuk sektor komersil dan industri. 



Wagub DKI Sebut Pemindahan Ibukota ke IKN Cegah Jakarta Tenggelam, Walhi: Gak Nyambung!

Gedung PN Jakarta Pusat. Foto: RES

Serikat buruh usul PP Jaminan Pensiun direvisi, Qurotta Ayuni beberkan konsep tata negara darurat, mengenali 8 hak pemilik data pribadi dalam RUU PDP turut dibahas Hukumonline.  

PN Jakarta Pusat Programkan Mediasi Pro Bono Hingga Gubernur DKI Ajukan Banding 

Associate Professor in Digital Governance Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ali Rokhman. Foto: FKF

Dengan mengedepankan nilai pelayanan dalam genggaman, berorientasi masayrakat, terintegrasi, dan one-stop-service, Ali Rokhman menilai JAKI sudah mengarah pada paradigma baru model pelayanan smart services.

Associate Professor Unsoed sebut JAKI sudah ‘on the Right Track’

Beranda

Home

dki-jakarta

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#dki jakarta