Ilustrasi gempa bumi. Foto: pexels.com

Permintaan lisan untuk merehabilitasi daerah terdampak gempa mengikat para pihak. Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan permintaan lisan itu dianggap wanprestasi.

Gempa Bumi Sebagai Alasan dalam Penyelesaian Sengketa

Pelaku usaha wajib migrasi ke OSS RBA, empat rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengenai upah minimum 2023, dan penanganan perkara persaingan usaha di UU Ciptaker.

Tantangan Sekor Keuangan di Era Teknologi Hingga Memahami Force Majeure di Indonesia

Ilustrasi bencana gempa bumi. Foto: RES

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi yang wewenang dan tanggung jawabnya ada pada pemerintah pusat dan daerah.

Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum karena terjadinya bencana alam yang salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian. Ketentuan mengenai force majeure dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.

Force Majeure dalam Hukum Indonesia

Ketentuan pengembalian uang akibat pembatalan pembelian rumah atau properti tergantung padafase saat pembatalan terjadi dan alasan pembatalan. Misalnya karena kelalaian&nbsp;developer&nbsp;atau kelalaian pembeli. Namun, kelalaian di sini tidak bisa disamakan dengan&nbsp;force majeure. Lantas, apakah pembeli yang membatalkan membeli rumah dapat menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?

Narasumber dalam Webinar bertajuk 'Restrukturisasi Utang Sebagai Solusi Penyelamatan Bisnis di Masa Pandemi Covid-19', Jum'at (19/11/2021). Foto: CR-28

Alasan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai force majeure sepanjang ada hubungan langsung yang menimbulkan ketidakmampuan debitur.  

Force Majeure Bisa Jadi Alasan Permohonan Pailit dan PKPU 

Force majeure adalah suatu keadaan yang muncul atau terjadi setelah para pihak membuat suatu perjanjian, yang mana keadaan tersebut menjadi penghalang bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya.

Jika perusahaan mengalami kerugian akibat aksi terorisme bom, bisakah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) terhadap karyawan dengan alasan force majeure? Atau, adakah alasan lain yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan PHK karena perusahaan mengalami kerugian? Lalu, hak apa saja yang seharusnya diterima karyawan yang di-PHK tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Force Majeure sebagai Alasan PHK, Bisakah?

Sumber: Shutterstock

Belum ada perincian syarat yang jelas soal force majeure dalam putusan perdata lingkungan di Indonesia. Perlu untuk mendorong pengadilan Indonesia menerapkan strict liability dan force majeure yang lebih konsisten mengikuti kemajuan di tempat asal konsep tersebut diadopsi.

Penerapan Strict Liability dan Force Majeure dalam Putusan Perdata Lingkungan

Beranda

Home

force-majeure

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#force majeure