Video yang bermuatan kekerasan merupakan dokumen elektronik yang memuat informasi elektronik berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Akan tetapi, mempertontonkan video kekerasan melalui laptop dan proyektor di dalam kelas, dapatkah dipidana berdasarkan UU ITE dan perubahannya? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Guru Mempertontonkan Video Kekerasan di Kelas, Bisakah Dipidana?

Ada beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen P3K yang kemudian menjadi berbeda di antara keduanya.

Seluk Beluk Guru Honorer Jadi P3K atau PNS

RUU Sisdiknas Diharapkan Lebih Perhatikan Nasib Guru. Foto ilustrasi: RES

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meyakini RUU Sisdiknas merupakan jawaban bagi keluhan banyak guru kepada Kemendikbudristek.

RUU Sisdiknas Diharapkan Lebih Perhatikan Nasib Guru

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan atas prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Jadi, perbuatan diskriminasi guru terhadap siswa adalah dilarang, dan setiap anak diberi perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Langkah hukum apa yang dapat anak lakukan jika mengalami diskriminasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum dan Sanksi dari Diskriminasi Guru terhadap Siswa

Ilustrasi 

Pasal 108 draf RUU secara eksplisit telah memberi pengakuan dengan harapan menambah tingkat penghasilan bagi guru PAUD sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

RUU Sisdiknas Momentum Payungi Profesi Guru PAUD

Dalam Pasal 105 draf RUU Sisdiknas tidak secara eksplisit menyebut tunjangan profesi guru. Berbeda halnya dengan hak guru yang diatur dalam UU 14/2005 secara tegas menyebut tunjangan profesi guru.

Pemerintah Tak Boleh Hapus Tunjangan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas 

Pada prinsipnya, orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk memilih sistem pembelajaran yang akan diikuti anaknya, apakah pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, namun hanya sampai semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Hal ini termuat dalam Diktum Keenam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c573b40ec0a" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, 1347, HK.01.08/MENKES/6678/2021, 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</a>.

Lalu, bagaimana hukumnya jika sebelum semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir, pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa orang tua tidak boleh memilih untuk pembelajaran jarak jauh bagi anaknya dan bahkan bagi yang tidak hadir secara tatap muka di sekolah dianggap absen selama 1 semester? Bisakah dikatakan pihak sekolah melakukan pengancaman?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tak Mau Kelas Tatap Muka Dianggap Absen, Masuk Pengancaman?

Mengenai sekolah-sekolah di luar negeri, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57e8a8c8a9cd7/peraturan-bersama-menteri-luar-negeri-dan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-7--1-tahun-2015/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri</a> telah mengatur tentang Sekolah Indonesia di Luar Negeri (&ldquo;SILN&rdquo;).

SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia. Sehingga secara singkat bisa disimpulkan bahwa SILN merupakan sekolah yang legal dan berdasar hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Ini Dasar Hukumnya

Beranda

Home

guru

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#guru