Plus-Minus Pemisahan Berkas Perkara Fatia-Haris
Karena digelar dalam 2 mekanisme persidangan, masing-masing terdakwa bakal menjadi saksi secara timb...
Calon Hakim Ad Hoc HAM Gagal, Amnesty International: Pemerintah Tak Serius Benahi HAM
Sedari awal proses seleksi calon hakim ad hoc HAM sudah bermasalah. Seperti calon pilihan KY dan dis...
Komnas HAM-KY Pantau Persidangan Fatia-Haris
Komnas HAM bakal mengajukan amicus curiae. KY terus mendorong agar majelis yang menangani perkara be...
Perkara Fatia-Haris Ajang Pertaruhan Penegakan Supremasi Hukum
Kasus Fatia-Haris merupakan kriminalisasi. Tersedianya ruang bagi publik untuk menyampaikan kritik d...
Peraturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945
Pembahasan mengenai HAM dalam UUD 1945 tertuang dalam Bab XA dengan isi sepuluh pasal. Berikut selen...
Komnas HAM Apresiasi Pemerintah Adopsi 205 Rekomendasi UPR
Pemerintah agar lebih memperhatikan pemajuan dan pelindungan hak perempuan, hak anak, hak penyandang...
Kasus Fatia-Haris, ICW: Rezim Pemerintah Mengedepankan Kriminalisasi Masyarakat
Pasal 41 UU Pemberantasan Tipikor memandatkan masyarakat dapat berperan membantu upaya pencegahan da...
Kasus Fatia-Haris Menunjukkan Politik Hukum Berpihak Pada Kekuasaan
Tak sedikit laporan masyarakat terhadap pejabat atau kerabatnya kepada kepolisian berujung mandek. S...