Dalam diskusi tersebut Komnas HAM juga menyerahkan catatan kritis kepada DPR terkait revisi UU No.15/2003 tentang Terorisme yang dilakukan Pokja RUU Terorisme.

Catatan Kritis RUU Terorisme dalam Perspektif HAM

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (tengah), Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii (kedua kanan) perwakilan dari TNI Kolonel Chk Edy Imran (kanan) serta dari Imparsial Al araf saat berdiskusi mengenai revisi UU Terorisme dalam perspektif HAM di kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (16/4). 

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memang benar terhadap penetapan tersangka dapat diajukan Praperadilan sejak adanya <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/npts/lt53b27d9b4702c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014" style="color:blue; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tetapi ini <strong>dikecualikan</strong> bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (�DPO�). Terhadap tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO tidak dapat dilakukan permohonan praperadilan. Jika permohonan Praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan <u>tidak dapat diterima</u>. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Larangan Praperadilan Bagi Tersangka yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Secara prinsip tidak ada perbedaan hak asasi laki-laki dan perempuan, sebab tujuan diundangkannya <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</a></u><strong> </strong>agar setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak asasinya sebagai manusia. Kalaupun ada perbedaan (secara teknis) perlakuan bagi perempuan dibanding laki-laki, itu semata agar terciptanya kesetaraan, persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang berbeda tersebut disebut sebagai <strong><em>affirmative action</em> (diskriminasi positif)</strong> yaitu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tindakan afirmatif ini tujuannya untuk <strong>menciptakan kesetaraan dan keadilan</strong>. Hal tersebut secara hukumpun telah diatur secara tegas<strong> </strong>di dalam<strong> </strong>Pasal 28H ayat (2)<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</a> yang berbunyi:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Setiap orang berhak <strong>mendapat kemudahan dan perlakuan khusus</strong> untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</em></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu dibenarkan untuk dilakukan sebagaimana terdapat dalam <strong>Pasal 4 ayat (1) dan (2) Lampiran UU 7/1984 </strong>yang berbunyi:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div><em>Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-Negara Pihak yang bertujuan mempercepat kesetaraan �de facto� antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.</em></div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><strong><em>Pengambilan tindakan-tindakan khusus</em></strong><em> oleh Negara-Negara Pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, <strong>tidak dianggap diskriminatif</strong>.</em></div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

<i>Affirmative Action</i> (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM 

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Aturan cuti melahirkan untuk PNS ini dihitung berdasarkan <strong>kelahiran/persalinan</strong>, yaitu kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan <strong>cuti melahirkan</strong> selama 3 bulan, sedangkan untuk kelahiran anak seterusnya PNS diberikan <strong>cuti besar</strong>, yang lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan yaitu 3 (tiga) bulan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika istri Anda melahirkan anak kembar, maka dihitung <strong>satu kali persalinan/kelahiran</strong>. Sehingga, istri Anda yang pada persalinan pertama melahirkan 3 (tiga) anak kembar, masih berhak <strong>cuti melahirkan</strong> selama 3 (tiga) bulan pada persalinan kedua. Dalam hal ini, yang dihitung adalah <strong>persalinannya/kelahirannya</strong>, <strong>bukan jumlah anaknya</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami menyarankan untuk lebih jelasnya, istri Anda sebaiknya bermusyawarah dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan di tempat ia bekerja untuk membicarakan hak cuti ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Cuti Melahirkan bagi PNS yang Melahirkan Anak Kembar 

Penyandang disabilitas. Foto: RES

Menyangkut isu akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. 

7 RPP Ini Penting Bagi Penyandang Disabilitas

Polri lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM. 

3 Usulan Komnas HAM Kepada Kapolri

Beranda

Home

hak-asasi-manusia

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak asasi manusia

Catatan Kritis RUU Terorisme dalam Perspektif HAM

Catatan Kritis RUU Terorisme dalam Perspektif HAM

Catatan Kritis RUU Terorisme dalam Perspektif HAM

Larangan Praperadilan Bagi Tersangka yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)

Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM

Cuti Melahirkan bagi PNS yang Melahirkan Anak Kembar

7 RPP Ini Penting Bagi Penyandang Disabilitas

3 Usulan Komnas HAM Kepada Kapolri