HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Hak atas Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya

Dalam konteks perjanjian perdagangan bebas (FTA) ataupun perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), KI menjadi salah satu indikator dalam barometer tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

DJKI Gelar Pembahasan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Terkait Kekayaan Intelektual

Sepanjang pengetahuan kami, sistem perlindungan merek dibagi menjadi dua, yaitu sistem konstitutif (first to file) dan sistem deklaratif (first to use). Apa yang membedakan sistem first to file dan sistem first to use?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use

Cara konversi utang jadi setoran saham hingga prinsip dan bentuk perlindungan tenaga kerja turut dibahas Klinik Hukumonline.

Langkah Jika Upaya Tripartit Diabaikan Perusahaan Hingga Fenomena Warkop Pakai Nama Merek Mi Instan

Suatu permohonan pendaftaran merek bisa ditolak oleh <a href="https://www.hukumonline.com/kamus/d/direktorat-jenderal" style="color:blue; text-decoration:underline">DJKI</a> jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Lalu bagaimana langkah hukum terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini

Dalam hal ini, agunan hanya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam pemberian kredit, dan agunan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit merupakan keputusan bank berdasarkan penilaian atas debitur atau calon debitur. 

KI Sebagai Jaminan Utang, Perbankan Diingatkan Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Agus Sardjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Foto: WIL 

Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektualnya. Namun hal positif ini di sisi lain menimbulkan persoalan di dalam HKI itu sendiri.

Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang

Ari Juliano Gema. Foto: Istimewa

Perlu upaya strategis untuk memperjuangkan masa depan kekayaan intelektual Indonesia agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Memperjuangkan Masa Depan Kekayaan Intelektual Indonesia

Beranda

Home

hak-atas-kekayaan-intelektual

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak atas kekayaan intelektual