Ilustrasi 

DJKI menyebutkan permohonan merek Open Mic Indonesia dengan nomor permohonan J002013025009 diterima dengan pertimbangan karena secara keseluruhan merek memiliki daya pembeda.

Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus 'Open Mic Indonesia'

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_20_2016">UU Merek</a> pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar berupa hak atas merek atau yang biasa dikenal dengan istilah hak eksklusif, baik dari sisi eksistensi merek di pasar maupun sisi kepastian hukum merek sebagai merek terdaftar.

Lalu, bagaimana sebenarnya tanggung jawab DJKI bila terjadi kondisi sebagaimana Anda ceritakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Ada Sengketa, Ini Tanggung Jawab DJKI Atas Merek Terdaftar

Ilustrasi hak merek 

Merek Gen Halilintar bukan dibatalkan, namun ditolak pada 2019 karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis.

Ini Penyebab DJKI Tolak Pendaftaran Merek Gen Halilintar 

Ilustrasi hak kekayaan intelektual 

Sampai dengan saat ini masih ada beberapa backlog perkara yang perlu diselesaikan dengan bantuan ilmu dan masukan Bareskrim Polri.

Minimalisir Kendala Penyelesaian Perkara, PPNS DJKI Koordiinasi Bersama Bareskrim Polri 

Indonesia pada prinsipnya menganut prinsip first to file dalam pendaftaran merek. Artinya, prinsip itu berlaku bagi pihak pendaftar pertama dan disetujui oleh kantor merek, maka ia mendapatkan hak mereknya. Berbeda dengan prinsip first to use yaitu prinsip pengguna pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Ilustrasi hak merek

Mulai dari pendaftaran merek; kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai jaminan utang; dan pendirian badan hukum semakin mudah.

Stafsus Menkumham Beberkan 3 Poin Penting Kekayaan Intelektual

Agar pendaftaran merek dapat diterima, suatu merek haruslah mempunyai daya pembeda yang kuat, sehingga merek tersebut terus dapat digunakan untuk menjadi ciri khas dan pembeda suatu barang atau jasa.

Kiat Mendaftarkan Merek Agar Usaha Terlindungi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang juga mantan Dirjen DJKI Kemenkumham, Freddy Haris. Foto: RES

Sistem first to file dalam pelindungan kekayaan intelektual tidak mengabaikan soal iktikad baik. Undang-undang tegas mengatur permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dekan FH Esa Unggul: Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Beriktikad Tidak Baik

Beranda

Home

hak-merek

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak merek