<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Mencatut identitas/data pribadi orang lain adalah tindakan melanggar hukum. Partai politik (parpol) yang mencatut warga tanpa seizin yang bersangkutan berpotensi mendapatkan konsekuensi hukum, baik dalam proses pendaftaran peserta pemilu ataupun dalam konteks pelindungan data pribadi.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Konsekuensi Hukum Parpol yang Mencatut NIK Warga Tanpa Izin

Ilustrasi politik kriminal. Sumber: pexels.com

Jika diartikan, politik kriminal adalah usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Simak ulasan selengkapnya dalam artikel berikut!



Politik Kriminal dan Hubungannya dengan Politik Hukum Pidana

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Benar. Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) <strong>bisa</strong> memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagaimana Anda tanyakan. Syaratnya, WNA tersebut harus memiliki<strong> izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun</strong> <strong>atau telah kawin atau pernah kawin</strong> dengan melengkapi beberapa syarat pula.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sehingga bisa disimpulkan tidak semua WNA memiliki KTP-el tersebut. Lantas, apa yang membedakan KTP-el untuk WNA dengan yang dimiliki oleh kita sebagai Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;)?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Masyarakat boleh melarang atau menolak seorang eks narapidana (&ldquo;napi&rdquo;) kasus Tindak Pidana Korupsi (&ldquo;Tipikor&rdquo;) untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (&ldquo;Pilkada&rdquo;). Hal itu kebebasan dan merupakan Hak Asasi Manusia (&ldquo;HAM&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, untuk tidak menghabisi HAM eks napi Tipikor tersebut, maka seorang eks napi Tipikor yang ingin maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah wajib diberikan jeda waktu, yaitu pencalonan dirinya dilakukan apabila telah melampaui waktu 5 tahun sejak eks napi Tipikor itu bebas atau selesai menjalankan masa hukuman penjaranya. Yang penting, yang bersangkutan mengumumkan secara transparan mengatakan/mengakui kepada publik bahwa ia adalah eks napi Tipikor.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Ada juga peran Komisi Pemilihan Umum di sini. Apakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.</div>


Masyarakat Boleh Melarang Eks Napi Tipikor Maju Pilkada

Ilustrasi pencabutan hak politik terdakwa korupsi oleh hakim. Ilustrator: HGW

KPK terus mengajukan pencabutan hak dipilih bagi pelaku korupsi di sektor politik. Tidak hanya menyasar pejabat pusat. 

Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak ada larangan atau persyaratan yang menyebutkan larangan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mencalonkan diri menjadi Presiden. Hanya saja <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/581/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a></u></span> telah menentukan bahwa untuk menjadi seorang Presiden, harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</a></u></span> telah mengatur bahwa <strong>setiap</strong> <strong>warga negara</strong> berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Di samping itu, <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/node/534/undang-undang-nomor-8-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</a></u></span> juga telah mengatur tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas 

Dewie Yasin Limpo menangis usai mendengar vonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/6). Foto: RES

Majelis hakim menolak tuntutan jaksa yang meminta hak politik Dewie selama 12 tahun dicabut.

Terima Suap Rp1,7 Miliar, Dewie Yasin Limpo Divonis 6 Tahun

Beranda

Home

hak-politik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak politik