Posisi HRD saat ini terbuka bagi lulusan hukum yang dapat membantu atau menjadi partner yang dibutuhkan oleh lulusan Psikologi dalam penyusunan aspek hukum yang timbul dalam bidang kerja di dalam perusahaan dengan regulasi hukum yang berlaku.

Memulai Karier Sebagai HRD Legal

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) <strong>dilarang menduduki jabatan yang mengurusi bagian personalia</strong>. Sementara itu, yang berhak <strong>mewakili perusahaan</strong> pada dasarnya adalah Direksi, namun Direksi dapat memberikan kewenangannya kepada pihak lain berdasarkan <strong>surat kuasa</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam hal ini, menurut hemat kami, pihak <em>Human Resource Department</em> (HRD) yang telah mendapat surat kuasa dari Direksi <u>dapat melakukan penandatanganan perjanjian kerja, tanpa perlu tanda tangan dari TKA</u> yang nantinya akan jadi atasan dari si karyawan tersebut.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Yang Mewakili Perusahaan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja 

Ilustrasi. Sumber: Shutterstock

Dari transisi peraturan hingga tanggung jawab HRD perusahaan. Ada perubahan norma sanksi pidana terkait ketenagakerjaan setelah UU Cipta Kerja berlaku.

Ini Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Ketenagakerjaan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Surat Peringatan (&ldquo;SP&rdquo;) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) terhadap karyawannya yang berupa SP kesatu, kedua dan ketiga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/node/10/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> diatur bahwa pemberian SP diberikan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran<strong> </strong>ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu, siapa yang berwenang mengeluarkan SP tersebut?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Siapa yang Berwenang Menerbitkan SP untuk Pekerja?

Foto: Hukumonline

​​​​​​​Tantangan yang tak jarang dihadapi para praktisi HR dan divisi hukum perusahaan adalah di saat mereka dituntut direksi atau klien untuk memberikan advis atau jawaban berkaitan dengan ketentuan hukum tertentu dengan cepat.

<i>Practice Manual</i> Hukum Ketenagakerjaan, Solusi Bagi Praktisi HR ‘Zaman Now’ 

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hrd

Memulai Karier Sebagai HRD Legal

Yang Mewakili Perusahaan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja

Ini Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Ketenagakerjaan

Siapa yang Berwenang Menerbitkan SP untuk Pekerja?

Practice Manual Hukum Ketenagakerjaan, Solusi Bagi Praktisi HR ‘Zaman Now’