Gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang selama ini ditempuh sebagai sarana pemulihan kerugian seringkali tidak efektif jika dihubungkan dengan eksekusi putusan terhadap hal yang bersifat material dan aset pelaku.

Pemulihan Kerugian setelah Putusan Lepas Terdakwa dalam Perkara Indosurya

Pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang bertujuan untuk memperjelas keterangan tersangka. Namun, dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah diubah menjadi seperti TKP.

Penerapan Rekonstruksi Ulang dalam Pidana

Terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E saat hendak menjalani sidang tuntutan di PN Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023). Foto: RES

Tim penasihat hukum menilai tinggi rendahnya tuntutan jaksa yang sudah ditentukan berdasarkan parameter yang telah diatur dalam SOP penanganan perkara tindak pidana umum, menunjukan JPU keliru dalam memahami prinsip hukum acara pidana. 

Isi Pembelaan Terakhir Richard Eliezer dalam Sidang Duplik 

Ketua Umum IKA FH USAKTI Sahala Siahaan (tengah) bersama narasumber lain dalam Focus Group Discussion bertajuk 'Pro dan Kontra Justice Collaborator Bharada Eliezer', Kamis (2/2/2023). FKF

Dari kasus yang dihadapi oleh Richard Eliezer di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J nampak jelas banyak permasalahan dalam tataran regulasi Justice Collaborator di Indonesia.

IKA FH Universitas Trisakti Bakal Usulkan UU Justice Collaborator 

Narasumber dalam Focus Group Discussion bertajuk 'Pro dan Kontra Justice Collaborator Bharada Eliezer', Kamis (2/2/2023). FKF

Karena masih banyak kasus kejahatan terorganisir lainnya yang membutuhkan Justice Collaborator. Bisa saja banyak pelaku yang berpotensi sebagai JC justru menjadi enggan buka suara setelah melihat penanganan kasus Richard Eliezer ini. 

Pengabaian Status JC Richard Eliezer Bisa Jadi Preseden Buruk

Hak-hak istri yang menggugat cerai suami hingga 11 asas kepailitan yang diketahui turut dibahas Klinik Hukumonline.

Jerat Pasal Perusakan Hingga Cara Hitung Upah Lembur

Reda Manthovani. Foto: Istimewa

Sejatinya sebagai implementasi amanat KUHP Nasional.

Melihat Urgensi Terbitnya UU Keadilan Restoratif

Benar. Orang yang menyuruh orang lain (pelaku) untuk merusak barang orang lain juga dapat dijerat Pasal 406 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> tentang perusakan atau Pasal 521 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> tentang perusakan dan penghancuran barang, sebagaimana pelaku perusakan yang melakukannya. Sebab, hal ini berkaitan dengan penggolongan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Beranda

Home

hukum-pidana

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hukum pidana