<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, yakni melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari, dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu, atau pada waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi, <strong>wajib bayar upah kerja lembur</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedangkan insentif tidak dapat disamakan dengan upah kerja lembur. Karena pemberian upah kerja lembur memiliki perhitungannya sendiri sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja</a>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) harus dicegah dengan segala upaya. Dalam menghadapi dampak negatif COVID-19 pun, pengusaha diminta untuk tidak melakukan PHK.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Terdapat beberapa langkah alternatif agar pekerja/buruh tidak di-PHK dan kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Namun, jika tidak terhindarkan, maka PHK harus dilakukan berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> sebagaimana telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apa saja hak pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) yang di-PHK sebelum masa kontraknya habis?&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>
</div>


Hak ‘Korban’ PHK Imbas Wabah COVID-19

(Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: RES

Kebijakan ditujukan kepada industri padat karya.

2 Kebijakan Pemerintah untuk Dukung Korporasi Terdampak Pandemi

Hukumonline menggelar webinar bertema Regulasi Keuangan di masa Covid -19, Kebijakan dan Insentif Untuk Memperkuat Iklim Investasi Indonesia, Rabu (18/6).

Memperkuat Regulasi Keuangan di Masa Covid-19

Januardo Sihombing. Foto: Istimewa

Aspek keadilan perlu direnungkan kembali sesuai dengan bobot kelayakan wajib pajak.

Insentif Pajak, Covid-19 dan Jasa Profesional

Ilustrasi: BAS

Profesi konsultan hukum meminta relaksasi perpajakan diperluas untuk sektor jasa.

<i/>Yuk</i>, Simak Rangkaian Insentif Pajak untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e940956574b1/peraturan-menteri-keuangan-nomor-28-pmk03-2020-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi <em>Corona Virus Disease</em> 2019</a> menguraikan berbagai pemberian fasilitas perpajakan terhadap penyediaan barang yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, meliputi:</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>
	<div>obat-obatan;</div>
	</li>
	<li>
	<div>vaksin;</div>
	</li>
	<li>
	<div>peralatan laboratorium;</div>
	</li>
	<li>
	<div>peralatan pendeteksi;</div>
	</li>
	<li>
	<div><strong>peralatan pelindung diri</strong>;</div>
	</li>
	<li>
	<div>peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau</div>
	</li>
	<li>
	<div>peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Insentif Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Penanganan COVID-19

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja, dengan memenuhi sejumlah <strong>persyaratan dan lulus seleksi</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyelenggaraan program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Penerima kartu prakerja akan mendapatkan manfaat berupa <strong>pelatihan dan insentif</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Manfaat dan Syarat Pendaftaran Program Kartu Prakerja

Beranda

Home

insentif

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#insentif