<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Kami mengasumsikan yang Anda maksud adalah menyunting dengan cara menambah atau mengurangi isi dokumen yang telah dipindai ke komputer, lalu setelah itu difotokopi (digandakan).

Isi dokumen yang diubah tersebut adalah berupa Kartu Keluarga, slip gaji, STNK, SKCK, surat keterangan dokter yang kemudian digunakan untuk mengurus keperluan. Perbuatan ini jelas melanggar hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, dapat pula dikenakan tindak pidana pemalsuan data pribadi. Apa ancaman hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Nekat Buat KK Palsu, Ini Jerat Hukumnya! 

Ketentuan perihal asuransi diatur secara khusus dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_40_2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 40/2014</a>. Jika dihubungan dengan pelindungan data pribadi, maka perusahaan asuransi dapat diinterpretasikan sebagai pengendali data pribadi para konsumennya (pemegang polis).

Sehingga dalam melakukan pemrosesan data pribadi atau dalam hal ini transfer data pribadi, harus dilakukan dengan prinsip pelindungan data pribadi. Lantas bagaimana hukumnya jika perusahaan asuransi memberikan data pribadi konsumen ke pihak ketiga tanpa adanya persetujuan konsumen selaku subjek data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin

Ilustrasi pelaku bocornya rahasia negara. Foto: pexels.com

Meski belum diatur secara lebih khusus mengenai aturan rahasia negara dalam bentuk UU Rahasia Negara, perlindungan dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang membocorkan rahasia negara telah diatur dalam beberapa undang-undang.

Aturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Bocorkan Rahasia Negara dalam KUHP

AMSI Jakarta dan Google News Initiative Gelar Pelatihan News Literacy. Foto: AMSI DKI Jakarta

Mahasiswa harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang literasi media, sehingga bisa memilah mana informasi yang benar dan mana yang hoax.

Berantas Hoax, AMSI Jakarta dan Google News Initiative Gelar Pelatihan News Literacy

Jerat hukum peretasan oleh hacker merupakan tindakan pidana yang dilakukan dengan cara  masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi, dengan cara apapun sehingga merupakan tindakan terlarang.

Jerat Hukum Peretasan oleh Hacker

Absennya UU yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi beserta kewajiban dan sanksi para pelaku yang bergerak di dalamnya semakin membuka peluang terjadinya kebocoran data.

Kembali Marak Kebocoran Data, RUU PDP Mendesak Disahkan

Ilustrasi penyelenggaraan sistem elektronik. Foto: pexels.com

Pasal 71 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Polemik Pemblokiran PSE Lingkup Privat dan Hak Menggugat Publik

Khususnya keunggulan penggunaan tanda tangan elektronik dan e-meterai dalam transaksi keuangan di Indonesia dengan identifikasi dan analisa isu-isu terkini.

Pahami Efektivitas dan Legalitas Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ite