Diperlukan pengawalan dan pengawasan yang kuat dalam penyusunan aturan turunan.
Pemerintah dinilai lambat mendirikan BPJPH dan salah menginterpretasikan isi UU JPH.
Penerapan aturan baru sertifikasi halal jangan membebani pelaku usaha bahkan masyarakat sebagai kons...
Ditemukan beberapa persoalan yang dianggap dapat mengganggu pelayanan terhadap sertifikasi produk ha...
Kemendag menyatakan meski tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag 29/2019...
Permendag 29/2019 diterbitkan dalam rangka menjawab tuntutan ketentuan WTO, namun berseberangan deng...
Guna mengidentifikasi efektifitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah.
Pelaku usaha menginginkan aturan baru sertifikasi halal sederhana dan murah. Kesiapan BPJPH jadi per...