IG Live Hukumonline bertema Dendang Tagihan Royalti Musik Untuk Usaha Komersial, Sabtu (10/4). Foto: HOL

Ada pengecualian untuk UMKM. Jika pelaku usaha merasa keberatan atas pengenaan royalti, bisa melakukan diskusi bersama LMKN.

Pemerintah Tegaskan Pengenaan Royalti untuk Lindungi Hak Cipta 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila tidak disetujui oleh pelaku pertunjukan, maka perbuatan usaha karaoke yang merubah gambar <em>background</em>/latar belakang video klip yang berbeda dengan versi aslinya <strong>merupakan pelanggaran hak moral</strong> pelaku pertunjukan atau dalam hal ini melakukan modifikasi ciptaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sayangnya, <strong>tidak ada ketentuan pidana</strong> yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak moral jika kita mendasarkan pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/undang-undang-nomor-28-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</a> (yang berlaku saat ini).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lantas untuk saat ini, upaya yang dapat dilakukan adalah <strong>mengajukan gugatan ganti rugi</strong> kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hukumnya Jika Tempat Karaoke Memodifikasi Video Klip Lagu

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perbuatan menggandakan dan melakukan pendistribusian atas lagu secara tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta<em> </em>termasuk dalam perbuatan yang dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/undang-undang-nomor-28-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</a> dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika tindak pidana dilakukan atas perintah atasan, maka <u>orang yang diperintah </u><u>dan memerintah</u> dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bisakah Karyawan Dipidana karena Menjalani Perintah Atasan?

Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko bersama dengan Kasi Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Luky Prawenda saat menjadi pembicara di diskusi Dirjen KI di Jakarta, Selasa (28/8). Foto: RES

Saat ini baru ada 9 LMK yang telah mengantongi izin operasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia 

Polisi Tegaskan Usaha Karaoke Harus Bayar Royalti Lagu

Pelarangan Tempat Hiburan Beroperasi Selama Bulan Puasa

Beranda

Home

karaoke

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#karaoke