Ilustrasi 

Sistem yang dibuat harus disertai dengan sistem pengaduan dan pengawasan yang melibatkan pihak berkepentingan.



KPAI Dorong Percepat Pembangunan Sistem Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Ilustrasi: HOL

Kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui visum et psikiatrikum, yang merupakan keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai dengan kemungkinan sebab-sebabnya.

Cara Pembuktian ke Pengadilan Terkait Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Seperti adanya kesepakatan delapan jenis kekerasan seksual dari sebelumnya hanya 5 bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Capaian Progresif Pembahasan RUU TPKS 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Orangtua yang &lsquo;mempekerjakan&rsquo; anak sebagai pengemis digolongkan sebagai tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Larangan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diatur Pasal 76I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/node/640/undang-undang-nomor-35-tahun-2014" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sanksi terhadap orang tua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hukumnya Eksploitasi Pengemis Anak oleh Orangtuanya

Presiden Jokowi. Foto: RES

Karena periode 2015-2016, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 1.975 menjadi 6.820 kasus. RUU Pencegahan Kekerasan Seksual penting untuk segera disahkan. 

Presiden Ingatkan 3 Hal Cegah Kekerasan terhadap Anak 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan &ldquo;<em>chip</em>&rdquo; telah diatur dalam Pasal 81 ayat (7) dan<em> </em>Pasal 82 ayat (6) <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a>. Tindakan ini dapat dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pula tindakan pemerkosaan sebagaimana yang Anda maksud, meskipun dengan kondisi-kondisi tertentu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini</div>


Mengenal Hukum Pemasangan <i>Chip</i> bagi Pemerkosa Anak

Ilustrasi: BAS

Seorang tenaga pendidik seharusnya justru membimbing, mengayomi dan mendidik anak didiknya.

Sanksi Bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan Terhadap Murid

Langkah Hukum Jika Anak Ditempeleng Guru

Beranda

Home

kekerasan-terhadap-anak

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kekerasan terhadap anak