Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

APJHI Diminta Menginisiasi Adanya Jabatan Fungsional Jurnal Ilmiah

Presiden Joko Widodo (tengah). Foto: RES

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berkuasa untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden serta menteri.

Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

<p>Dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dengan hormat karena <strong>meninggal dunia,</strong> ahli warisnya yaitu istri/suami atau anak-anaknya berhak <strong>menerima jaminan pensiun</strong>. Tapi, bagaimana jika PNS tersebut sudah lama meninggal? Masih bisakah hak pensiun itu ditagih? Dan bagaimana cara mengajukan klaim pensiun PNS yang meninggal dunia tersebut?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Cara Klaim Dana Pensiun PNS yang Meninggal Dunia

<div style="text-align:justify">Sepanjang kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) sepakat, status kerja dengan sistem pekerja kontrak maupun dengan sistem pekerja tetap adalah sama baiknya. Status Kepala Teknik Tambang (&ldquo;KTT&rdquo;) sebagai pekerja kontrak atau pekerja tetap tergantung kepada kesepakatan KTT sendiri sebagai pekerja (buruh) dengan pengusaha pertambangan. Dalam hal ini, keduanya perlu memerhatikan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), seperti jangka waktu dan sifat pekerjaan, yang diatur dalam <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003&amp;ved=2ahUKEwiY1qOgsf7fAhWSA3IKHRUgDvsQFjAAegQIBRAB" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>. </u></div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Status Kepegawaian Kepala Teknik Tambang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan Pasal 96 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a168818466/node/56/peraturan-pemerintah-nomor-49-tahun-2018/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</a><span style="color:#0563c1"><u>, </u></span>Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (&ldquo;PNS&rdquo;) dan/atau non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (&ldquo;PPPK&rdquo;) untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (&ldquo;ASN&rdquo;). Pegawai non-PNS dan non-PPPK yang telah bekerja pada suatu instansi sebelum berlakunya PP 49/2018 dapat diangkat sebagai PPPK apabila memenuhi syarat tertentu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Status Tenaga Pramubakti Pasca Berlakunya PP Manajemen PPPK

Ilustrasi PNS. Foto: SGP

​​​​​​​Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Ini Dia Kewenangan Plh dan Plt dalam Aspek Kepegawaian

Ilustrasi penilaian kinerja PNS. Ilustrator: HGW

Tantangannya bagaimana memastikan implementasi penilaian kinerja berjalan efektif. Masih ada waktu persiapan.

Tak Ingin Kena Sanksi, PNS Perlu Pahami Cara Perhitungan Kinerja

Kini ada regulasi baru tentang penilaian kinerja PNS. Ilustrasi kinerja PNS. Ilustrator: HGW

PNS yang hasil penilaian kinerjanya tidak mencapai target dapat dikenakan sanksi administratif.

Pemerintah Terbitkan Aturan Penilaian Kinerja PNS

Beranda

Home

kepegawaian

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kepegawaian