Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay. Foto: pan.or.id

Diusulkan dalam draf RUU Kesehatan mengatur STR dan SIP mesti diterbitkan pemerintah dengan melibatkan Kemenkes agar pertanggungjawabannya menjadi lebih terang benderang. Serta adanya sanksi bagi oknum yang menyalahgunakan.

DPR Dorong Usut Praktik 'Bisnis' SIP dan STR Kedokteran

Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago.Foto: Fraksi Nasdem

Dengan adanya penugasan dari pimpinan DPR ke Komisi IX membahas RUU Kesehatan menepis adanya tudingan dugaan kongkalikong antara pemerintah dan Baleg yang berkembang sebagaimana ketika RUU Ciptaker yang langsung dibahas di Baleg.

Komisi IX Leading Sektor RUU Kesehatan

Kiri ke Kanan: Dosen FH Universitas Trisakti Muhammad Imam Nasef, Ketua Tim Kerja Kekarantinaan Kesehatan Tunggul Birowo, Dosen FH Universitas Muhamamdiyah Jakarta Muhammad Lutfie Hakim. Foto: Ady

Yakni integrasi dan keamanan data.

RUU Kesehatan Perlu Atur Sistem Informasi Kesehatan 

Ketua KADIN Indonesia Arsjad Rasjid. Foto: arsjadrasjid.com

Tak saja dampak kesehatan dan lingkungan, tapi juga ekonomi. Masyarakat diimbau agar lebih memahami dampak negatif thrifting pakaian bekas impor ilegal bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara lain.

Melihat Dampak Negatif Bisnis Pakaian Impor Bekas

Ilustrasi

Pengaturan STR dokter dan dokter gigi perlu diatur masa berlakunya, dan harus diperbarui setiap 5 tahun sekali, sebagai upaya melindungi keselamatan pasien.

Pentingnya RUU Kesehatan Mengatur STR Dokter

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: tangkapan layar youtube

Setidaknya RUU Kesehatan harus memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dan memastikan negara hadir memenuhi layanan kesehatan untuk masyarakat. Hak masyarakat atas akses dan layanan kesehatan berkualitas menjadi tujuan utama RUU Kesehatan.

Pemerintah Susun DIM RUU Kesehatan

Konferensi pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas menyikapi RUU Kesehatan secara daring, Minggu (19/3/2023). Foto: Ady

Seperti Pasal 4 ayat (3) draf RUU mengecualikan seseorang yang mengalami gangguan mental berat mendapatkan hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepada dirinya. Kemudian Pasal 135 ayat (2) hingga Pasal 334 dan 335.

Koalisi Penyandang Disabilitas: 7 Ketentuan RUU Kesehatan Berpotensi Diskriminatif

Megawati Simanjuntak selaku Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Foto: WIL

Masih perlu kerja keras agar ada kejelasan mengenai revisi PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, sehingga jika revisi sudah dilakukan akan memberikan sedikit rasa aman. 

BPKN Desak Kementerian dan Lembaga Segera Atur Regulasi Rokok Elektrik

Beranda

Home

kesehatan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kesehatan