<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">perseorangan antara lain NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, status perkawinan, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Oleh karena itu, tindakan penyebarluasan KTP tanpa hak dapat dijerat sanksi pidana, denda, hingga sanksi administratif. Bagaimana bunyi pasalnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Pada dasarnya setiap penduduk (kepala keluarga) hanya bisa masuk atau terdaftar di satu KK saja, karena setiap penduduk hanya bisa memiliki satu NIK yang tercatat di satu KK. Jika tercatat di lebih dari satu KK, maka akan tercatat sebagai data ganda. </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Ada dua opsi pembuatan kartu keluarga poligami. Pertama, suami dapat memilih di mana dirinya dicatatkan sebagai kepala keluarga, di KK istri pertama atau istri kedua. Kedua, suami dapat mencatatkan kedua istrinya dalam satu KK yang sama. </span></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>
</div>


Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

<p><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a> menjamin kebebasan warga negara untuk untuk memilih agama apa yang ingin diyakini.</p>

<p>Surat pernyataan bermeterai belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan. Anda dapat mengubah agama di KTP, tepatnya di bagian kolom agama dengan cara datang ke UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Anda berdomisili dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

<p>Salah satu syarat penerbitan kartu keluarga (KK) baru adalah adanya&nbsp;<strong>buku nikah/kutipan akta perkawinan</strong>. Akta perkawinan diperoleh dengan melakukan pencatatan perkawinan.</p>

<p>Namun berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e5734abeecd8">Permendagri 109/2019</a> yang diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, saat ini <strong>permohonan pembuatan KK dapat dilakukan tanpa surat nikah. </strong>Apa syaratnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?

Pasangan Nikah Siri Bisa Punya KK

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini penting sekali, sebab jika tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meski terdapat konsekuensi hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan atau dalam hal ini nikah siri, karena setiap penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga, Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerangkan, <strong>pasangan yang menikah siri dapat </strong><strong>dimasukkan ke dalam 1 </strong><strong>kartu keluarga</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah?

<p>Pelaporan kelahiran penduduk dilaksanakan<u> di tempat penduduk berdomisili dan penulisan tempat lahirnya tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran</u>.</p>

<p>Namun berdasarkan kronologis yang disampaikan, kami mengasumsikan Anda meminta penerbitan akta kelahiran yang baru (di kota Z) dengan identitas yang ditulis berbeda dari keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum di akta kelahiran di kota X.</p>

<p>Oleh karena itu, perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dan bisa dijerat dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.</p>

<p>Untuk menghindari permasalahan hukum ke depannya, kami sarankan agar Anda membatalkan akta kelahiran yang dibuat di kota Z. Bagaimana caranya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Yang Harus Dilakukan Jika Punya Akta Kelahiran Ganda

<p>Sebelum memutuskan menikah kembali, perlu diketahui bahwa <strong>tidak semua perceraian dalam Islam dapat dilakukan rujuk dan/atau menikah kembali</strong>. Perceraian yang terhadapnya masih dapat dilakukan rujuk dan/atau kawin kembali hanyalah talak yang termasuk ke dalam talak raj&rsquo;i dan talak ba&rsquo;in sughra.</p>

<p>Talak seperti apa yang termasuk kategori tersebut? Dan masih bisakah pasangan yang telah bercerai mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) belum diperbarui?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Cara Menikah Kembali Setelah Bercerai karena Emosi Sesaat

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Syarat perkawinan menurut <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a></u></span> dan peraturan pelaksananya adalah sah menurut agama kepercayaan (dalam hal ini Islam) dan dicatatkan. Tidak ada persyaratan yang secara eksplisit mengharuskan untuk mengubah kolom agama pada Kartu Keluarga (�KK�) calon mempelai yang mualaf.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika pada saat melangsungkan perkawinan secara hukum Islam tapi di dalam KK masih tertulis agama lain, hal itu bukanlah menjadi masalah sehingga menghambat proses perkawinan. Hal ini adalah persoalan administrasi kependudukan saja. Anda dapat �memperbaharui data kependudukan setelah menikah.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Sahkah Perkawinan Mualaf Jika Kolom Agama di KK Belum Diubah?

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kk