Dalam ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> lama dan KUHP baru yaitu <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a>, perusakan yang dilakukan oleh suami atau istri yang terikat hubungan perkawinan tidak dapat dipidana. Dipidana apabila hubungan perkawinan tersebut sudah putus atau bercerai. Bagaimana bunyi pasalnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Dipidana Apabila Sengaja Merusak Mobil Suami?

Penafsiran berlawanan itu diperbolehkan dalam rangka penemuan hukum. Penafsiran berlawanan itu disebut juga dengan argumentum a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Bagaimana contoh penafsiran argumentum a contrario tersebut?&nbsp; 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Lantas, apa saja ciri-ciri BUMD lainnya yang membedakan dengan badan usaha lainnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ciri-Ciri BUMD: Dari Pengertian Hingga Asal Modalnya

Pemalsuan dokumen yang Anda tanyakan kami asumsikan merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang bisa dipidana penjara berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a> yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=RKUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR</a>. Lantas, kasus pemalsuan dokumen pasal berapa?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Jika Anda dituduh telah membantu melakukan tindak pidana, maka harus ada pembuktian mengenai adanya unsur sengaja pada tindakan membantu melakukan tindak pidana tersebut. Yang mana, berdasarkan keterangan Anda, Anda tidak mengetahui telah meleburkan emas yang berasal dari hasil curian, maka sepatutnya Anda tidak dapat dikatakan telah membantu tindak pidana.

Lalu apa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka membantu melakukan tindak pidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Jika Dituduh Membantu Melakukan Tindak Pidana

Ius curia novit atau dikenal juga dengan curia novit jus adalah asas yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Asas Ius Curia Novit

Pihak yang menggunakan nama seorang ahli dalam dokumen tender, tanpa persetujuan ahli tersebut, dapat dipidana karena melakukan penipuan dan pemalsuan surat. Pihak yang namanya digunakan tanpa izin dapat melaporkan pelaku ke polisi. Bagaimana bunyi ketentuan yang dilanggar tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Mencatut Nama Orang Lain dalam Dokumen 

Perjanjian kerja yang dapat memuat masa percobaan adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara perjanjian kerja dengan masa percobaan (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;). 

Anda harus melihat kembali apakah perjanjian kerja tersebut adalah PKWT atau PKWTT.&nbsp; Apabila berstatus PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar upah 1 bulan sisa kontrak pekerja tersebut. 

Selain itu, perusahaan Anda juga harus membayar uang kompensasi kepada pekerja tersebut. Lalu, bagaimana jika si pekerja berstatus PKWT tapi ada masa percobaan?&nbsp; 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Konsekuensi Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan

Beranda

Home

klinik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#klinik