<p>Secara singkat, bunyi Pasal 23 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a> sebagaimana Anda sebutkan <strong>tidak dapat disandingkan</strong> dengan pengertian keuangan negara yang tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17183/node/120?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_17_2003">UU Keuangan Negara</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19746/node/537?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_15_2004">UU 15/2004</a>.</p>

<p>Hal ini dikarenakan Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara <strong>mencakup pula Badan Usaha Milik Negara (&ldquo;BUMN&rdquo;) dan Badan Usaha Milik Daerah (&ldquo;BUMD&rdquo;)</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila suatu masjid berbentuk yayasan, maka penyampaian laporan tahunan merupakan kewajiban yang diatur undang-undang. Laporan tahunan yayasan secara tertulis memuat sekurang-kurangnya:</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>
	<div>laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu dan hasil yang telah dicapai;</div>
	</li>
	<li>
	<div>laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedangkan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat juga harus diaudit secara syariat dan keuangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Audit atas Pengelolaan Zakat, Infak, serta Sedekah oleh Masjid

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Perusahaan

Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Apakah BPK Berwenang Mengaudit Lembaga Amil Zakat?

Bisakah Ahli di Persidangan Dipidana karena Keterangannya? 

Beranda

Home

audit

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#audit