Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi untuk meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

Lantas, bagaimana status hukum hak atas tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Hak atas Tanah Hasil Reklamasi oleh Perusahaan 

Pada dasarnya perseroan pemegang Izin Usaha Pertambangan (&ldquo;IUP&rdquo;) tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik. Pun, hak atas IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Lantas, bagaimana status atas kepemilikan tanah jika perseroan pemegang IUP yang bersangkutan mempunyai SKT?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Kepemilikan Tanah Pemegang IUP Operasi Produksi

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia maka demi hukum ahli warisnya dengan sendirinya memperoleh hak milik atas bagian dari pihak yang meninggal tersebut.

Lalu, bagaimana jika ternyata tidak ada ahli warisnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?

Secara singkat, sebenarnya tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pemecahan tanah. Namun, ketentuan yang diatur adalah kepemilikan tanah hak milik yaitu tidak lebih dari 5 bidang tanah seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 m2.

Ketentuan tersebut termaktub dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25218/keputusan-menteri-negara-agrariakepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-6-tahun-1998/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kepmen Agraria/BPN 6/1998</a>. Sehingga, bagaimana solusinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?

Pada dasarnya, batas luas kepemilikan tanah hak milik oleh perorangan atau badan hukum di Indonesia tergantung kepada kegunaan atau pemanfaatan dari tanah tersebut, seperti kepemilikan tanah pertanian dan tanah untuk rumah tinggal. Akan tetapi, perlu dicatat pula bahwa hanya badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia

Prenuptial agreement/perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis antara suami-istri yang dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, dan didasarkan pada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a> berikut aturan perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/node/534/putusan-mk-no-69_puu-xiii_2015-tahun-2015-pengujian-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan?PH">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</a>.

Dengan adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta pasangan warga negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) dengan warga negara asing (&ldquo;WNA&rdquo;), maka WNI tersebut tetap dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Lalu, bagaimana jika perjanjian perkawinananya dibuat di luar negeri (LN)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Perjanjian Kawin yang Dibuat di LN Diberlakukan di Indonesia?

Asas pemisahan horizontal menegaskan bahwa hak atas tanah yang menjadi objek transaksi terpisah atau terlepas dari bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Sehingga, berdasarkan asas ini kepemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya membawa kepemilikan atas bangunan atau tanaman yang ada di atas bidang tanah tersebut.

Oleh karena itu, dalam jual beli tanah dan bangunan, untuk tanah yang di atasnya sudah ada bangunan, penjual harus bisa memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.

Lalu bagaimana jika telah terjadi jual beli tanah berikut bangunan dan tanaman di atasnya, namun ternyata bangunan tersebut adalah milik pihak ketiga?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sahkah Jual Beli Tanah & Bangunan Jika Bangunannya Ternyata Milik Pihak Ketiga?

Beranda

Home

hak-atas-tanah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak atas tanah