Perbuatan memfoto orang lain secara diam-diam, namun tidak bertujuan untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial serta tidak didistribusikan dan/atau ditransmisikan secara elektronik pada dasarnya tidak melanggar&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_28_2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Hak Cipta</a> maupun&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?r=0&amp;p=1&amp;q=uu%2011%20tahun%202008&amp;rs=1847&amp;re=2022?utm_source=&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_11_2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>.

Tapi, jika perbuatan memfoto secara diam-diam tersebut bertujuan menuduh teman Anda sedang tidur saat bekerja, padahal ia memang benar bekerja dan tidak sedang dalam keadaan tidur, maka pelaku bisa dijerat pidana. Bagaimana ketentuannya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Diam-Diam Memfoto Orang Lain 

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

E-mail&nbsp;merupakan informasi elektronik yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Kemudian, apabila seseorang yang dengan sengaja membuka/mengakses&nbsp;e-mail&nbsp;milik orang lain tanpa dikehendaki oleh orang yang memiliki&nbsp;e-mail&nbsp;itu bisakah ia dijerat pidana?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pidana Mengakses E-Mail Orang Lain Tanpa Izin

Naskah dinas adalah sebuah sarana komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat berwenang di instansi atau lembaga yang bersangkutan. Perlu Anda ketahui, naskah dinas dapat dibuat secara elektronik, yang disebut naskah dinas elektronik.

Kemudian, tanda tangan elektronik sendiri memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Lantas, dapatkah tanda tangan elektronik dicantumkan dalam naskah dinas?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Naskah Dinas

Terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi baik berupa gambar pornografi, video pornografi, film pornografi, dan lain-lain, dapat dijerat dengan pasal-pasal di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi">UU Pornografi</a> dan/atau <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">UU ITE</a> berikut aturan perubahannya.

Apabila pria dan wanita saling setuju untuk membuat rekaman atau foto pornografi, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi pihak wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang hal tersebut, maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebarluasan pornografi.

Namun, jika pihak wanita secara tegas tidak mengizinkan untuk menyebarluaskan atau bahkan sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto pornografi maupun video pornografi tersebut, maka pihak wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta dalam penyebaran pornografi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya

Jerat pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita yang tidak lengkap di sosial media diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b885520acf/nprt/38/uu-no-1-tahun-1946-peraturan-hukum-pidana">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>. Perlu diperhatikan, unsur-unsur tindak pidana terkait penyebaran berita yang tidak lengkap pada kedua undang-undang tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Apa perbedaannya dan yang mana yang dapat diterapkan dalam kasus yang Anda tanyakan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sebar Info yang Tak Lengkap, Ini Ancaman Pidananya

Pasal 5 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Namun, ada syarat formil dan materil yang harus dipenuhi informasi dan dokumen elektronik tersebut. Apa saja itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tanda tangan digital dibuat dengan sistem kriptografi asimetris (asymmetric cryptography) dengan menggunakan infrastruktur kunci publik (public key infrastructure).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Bagaimana cara kerja dan pengaturannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik

Beranda

Home

informasi-elektronik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#informasi elektronik