<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Hukum dan keadilan adalah dua hal yang erat hubungannya, hingga muncul adagium hukum masyhur <em>iustitia fundamentum regnorum</em> yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Akan tetapi dalam menjelaskan makna keadilan, para ahli/filsuf saling berbeda pendapat. Apa saja pendapat tentang keadilan menurut para filsuf dalam filsafat hukum?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum

<p>Sebelumnya perlu Anda pahami lebih dahulu, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.</p>

<p>Sedangkan <strong>tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan</strong>, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Kemudian bagaimana dengan fungsi hukum?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Pemahaman Singkat tentang Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Secara prinsip tidak ada perbedaan hak asasi laki-laki dan perempuan, sebab tujuan diundangkannya <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</a></u><strong> </strong>agar setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak asasinya sebagai manusia. Kalaupun ada perbedaan (secara teknis) perlakuan bagi perempuan dibanding laki-laki, itu semata agar terciptanya kesetaraan, persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang berbeda tersebut disebut sebagai <strong><em>affirmative action</em> (diskriminasi positif)</strong> yaitu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tindakan afirmatif ini tujuannya untuk <strong>menciptakan kesetaraan dan keadilan</strong>. Hal tersebut secara hukumpun telah diatur secara tegas<strong> </strong>di dalam<strong> </strong>Pasal 28H ayat (2)<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</a> yang berbunyi:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Setiap orang berhak <strong>mendapat kemudahan dan perlakuan khusus</strong> untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</em></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu dibenarkan untuk dilakukan sebagaimana terdapat dalam <strong>Pasal 4 ayat (1) dan (2) Lampiran UU 7/1984 </strong>yang berbunyi:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div><em>Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-Negara Pihak yang bertujuan mempercepat kesetaraan �de facto� antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.</em></div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><strong><em>Pengambilan tindakan-tindakan khusus</em></strong><em> oleh Negara-Negara Pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, <strong>tidak dianggap diskriminatif</strong>.</em></div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

<i>Affirmative Action</i> (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM 

Beranda

Home

keadilan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#keadilan

8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum

Pemahaman Singkat tentang Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum

Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM