<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong>�</strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai konsekuensi hukum dari perusahaan yang sudah memiliki perizinan berusaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (�SIUP�) namun tidak berencana melakukan update perizinan melalui sistem <em>Online Single Submission</em> (�OSS�), tidak ditemukan sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha tersebut. Hanya saja, kemungkinan pelaku usaha tidak akan menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (�NIB�). Apalagi, ada informasi untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan sudah ada persyaratan terbaru dimana disyaratkan adanya NIB. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan pengembangan usaha maka kepemilikan NIB merupakan sebuah keniscayaan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pemerintah menyadari mengenai perbedaan pemakaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (�KBLI�) 2017 dan sebelum 2017 yang dialami para pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan <a href="https://www.ahu.go.id/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI <em>cq.</em>�Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI <em>cq.</em>�Lembaga OSS</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong>Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan N</strong><strong>omor </strong><strong>I</strong><strong>nduk </strong><strong>B</strong><strong>erusaha (�NIB�)</strong><strong> bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, </strong>dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum<strong> </strong>sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong>�</strong></div>
</td>

Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi yang Baru

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Permohonan dan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (�RPTKA�) untuk sektor keuangan yaitu perbankan, tidak dilakukan melalui sistem <em>Online Single Submission</em> (�OSS�) karena sektor keuangan tidak termasuk ke dalam sektor yang disebutkan dalam Pasal 85 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b39f552d29bd/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</a> (�PP 24/2018�). Oleh karena itu, maka permohonan dan pengesahan RPTKA dilakukan <strong>di luar sistem OSS</strong> yaitu melalui <strong>TKA <em>Online</em></strong><em> </em>berdasarkan Pasal 11 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b4d9dd14c47c/node/534/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-10-tahun-2018-tata-cara-penggunaan-tenaga-kerja-asing" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing</a>, yaitu aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tkaonline.kemnaker.go.id.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu juga, Bank harus menyampaikan rencana pemanfataan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
</td>

Apakah Pengurusan RPTKA Sektor Perbankan Dilakukan Melalui OSS?

Beranda

Home

online-single-submission

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#online single submission

Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha

Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi yang Baru

Apakah Pengurusan RPTKA Sektor Perbankan Dilakukan Melalui OSS?