<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyandang disabilitas rungu menurut <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/node/534/undang-undang-nomor-8-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</a> termasuk jenis penyandang disabilitas sensorik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Memang benar bahwa penyandang disabilitas rungu berhak untuk mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari televisi. Akan tetapi, tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan bahasa isyarat di dalam suatu acara di televisi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu bagaimana dengan hak penyandang disabilitas rungu di transportasi publik?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Hak atas Informasi Bagi Teman Tuli

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Komisi Nasional Disabilitas (&ldquo;KND&rdquo;) sebagai <strong>lembaga nonstruktural yang bersifat independen</strong>, yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Keanggotaan KND terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota dan 5 orang anggota. Ketujuh anggota KND tersebut terdiri atas <strong>4 anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 anggota berasal dari unsur non disabilitas</strong>. Anggota KND dapat berasal dari <strong>unsur akademisi, praktisi, professional, dan masyarakat </strong>serta anggota KND yang berasal dari unsur disabilitas harus mempresentasikan <strong>keberagaman disabilitas</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Fungsi dan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas sekalipun.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri telah memiliki direktorat khusus dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai tugas dan fungsi dari Direktorat tersebut, simak penjelasan lebih lanjut dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak ada larangan atau persyaratan yang menyebutkan larangan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mencalonkan diri menjadi Presiden. Hanya saja <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/581/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a></u></span> telah menentukan bahwa untuk menjadi seorang Presiden, harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</a></u></span> telah mengatur bahwa <strong>setiap</strong> <strong>warga negara</strong> berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Di samping itu, <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/node/534/undang-undang-nomor-8-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</a></u></span> juga telah mengatur tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas 

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kewajiban badan usaha angkutan udara untuk menyediakan <strong>buku petunjuk</strong> <strong>tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas</strong> antara lain diatur dalam <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28862/nprt/1060/uu-no-1-tahun-2009-penerbangan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan</a></u></span><span style="color:#0563c1"><u>,</u></span> <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt569c78d681a00/nprt/lt51f11172da15b/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-185-tahun-2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri</a>, dan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59fc443c88fec/node/peraturan-menteri-perhubungan-no-pm-98-tahun-2017-penyediaan-aksesibilitas-pada-pelayanan-jasa-transportasi-publik-bagi-pengguna-jasa-berkebutuhan-khusus" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal ini, hak penyandang disabilitas antara lain adalah menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi<strong> berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi</strong>.<strong> </strong>Itu artinya sudah merupakan hak bagi tunanetra untuk memperoleh buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan dalam bentuk huruf braille.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Hak Penyandang Disabilitas Memperoleh Buku Petunjuk Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Syarat Agar Karyawan Swasta Bisa Gratis Menggunakan Bus Transjakarta

Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan Bagi Siswa Penerima KJP

Bolehkah Penyandang Disabilitas Menjadi Kepala Desa?

Beranda

Home

penyandang-disabilitas

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penyandang disabilitas