<p>Mogok kerja (<em>strike</em>) adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Sedangkan penutupan perusahaan (<em>lock out</em>) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan. Keduanya dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan kedua belah pihak. Namun, dalam menjalankan <em>strike</em> maupun <em>lock out</em> terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pekerja/serikat pekerja dan pengusaha/instansi. Apa saja persyaratan tersebut?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Kenali Aturan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

<p>Perhitungan upah harian dihitung dari upah sebulan dibagi 25 (untuk sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu) atau upah sebulan dibagi 21 (untuk sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu), <strong>tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</strong>, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 17 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021">PP Pengupahan</a>.</p>

<p>Jika di suatu daerah telah ditetapkan upah minimum kota/kabupaten (&ldquo;UMK&rdquo;) dan upah minimum provinsi (&ldquo;UMP&rdquo;), maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UMK, sehingga upah bulanan yang menjadi dasar perhitungan upah harian tidak boleh lebih rendah dari UMK. Tapi, jika belum ada ketentuan mengenai UMK, maka upah bulanan yang menjadi dasar perhitungan upah harian tidak boleh lebih rendah dari UMP.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Begini Cara Menghitung Upah Pekerja Harian

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#212529">Sebenarnya, Anda tidak salah menuntut perusahaan untuk mencairkan uang pisah sebagai hak karena Anda telah <em>resign</em> atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Selain itu, Anda juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#212529">Namun karena uang pisah telah dimasukkan dalam bentuk asuransi, hendaknya Anda harus mempelajari betul klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi.</span></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengusaha <strong>dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum</strong>. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, pemberi kerja secara bertahap <strong>wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya </strong>sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (&ldquo;BPJS&rdquo;), dan apabila kewajiban ini dilanggar maka dapat dikenakan sanksi adminsitratif.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Langkah Hukum Jika Karyawan Tak Diberi Gaji dan Jamsos yang Sesuai 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemotongan gaji untuk membayar denda yang <strong>tidak diatur tegas</strong> dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, <strong>bertentangan dengan hukum</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, koperasi juga dapat dikenai <strong>sanksi administratif</strong>, karena melakukan pemotongan upah lebih dari 50 persen dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Denda Potong Gaji tanpa Diatur dalam Perjanjian Kerja, Memang Boleh?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan <em>outsourcing </em>diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain (perusahaan penyedia) dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, tanpa adanya perjanjian tertulis, apa yang dapat dilakukan pekerja <em>outsourcing </em>untuk memperoleh kembali akta kelahirannya yang ditahan? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Cara Mendapatkan Kembali Akta Kelahiran yang Ditahan Perusahaan secara Ilegal

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Jika perusahaan secara khusus mengatur daftar &ldquo;kesalahan berat&rdquo; di luar ketentuan Pasal 158 </span><a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> <span style="color:black">yang notabene telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pengusaha seharusnya mengeluarkan surat peringatan pertama sekaligus terakhir, bukan pemutusan hubungan kerja (&ldquo;PHK&rdquo;). Jika dalam masa berlakunya (tenggang waktu 6 bulan) surat peringatan pekerja tetap melakukan kesalahan, barulah ia dapat di-PHK.</span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Selanjutnya, sengketa PHK yang dilakukan bukan atas alasan-alasan dalam Pasal 154 UU Ketenagakerjaan sendiri dapat diselesaikan melalui PHI. Namun, jalur litigasi ini hanya dapat ditempuh setelah perundingan bipartit, mediasi, dan/atau konsiliasi tidak menghasilkan jalan keluar.</span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Problematika Ketentuan PHK karena Kesalahan Berat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemberhentian kerja seorang pekerja bagi yayasan asing dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang dirugikan atas tindakan yayasan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacu pada hukum tempat kontrak tersebut dilaksanakan <em>(lex loci solutionis</em>), yaitu di Indonesia. Hal ini sekalipun di dalam kontrak terdapat klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tunduk pada hukum negara asal yayasan asing tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>


Penyelesaian Perselisihan PHK bagi Pekerja Yayasan Asing

Beranda

Home

perburuhan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#perburuhan