Ya, benar. Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;) baru saja menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&amp;rs=1847&amp;re=2022#!?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perma_1_2022">Perma 1/2022</a> tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi ke korban tindak pidana.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagaimana tata cara permohonan restitusi dan kompensasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

Hak Korban KDRT Atas Perlindungan dari LPSK

Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah

Perlindungan Saksi dan Korban Terkait Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan WNI yang Menjadi Saksi di Luar Negeri

Beranda

Home

perlindungan-saksi-dan-korban

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#perlindungan saksi dan korban

Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

Hak Korban KDRT Atas Perlindungan dari LPSK

Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah

Perlindungan Saksi dan Korban Terkait Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan WNI yang Menjadi Saksi di Luar Negeri