<p>Mogok kerja (<em>strike</em>) adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Sedangkan penutupan perusahaan (<em>lock out</em>) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan. Keduanya dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan kedua belah pihak. Namun, dalam menjalankan <em>strike</em> maupun <em>lock out</em> terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pekerja/serikat pekerja dan pengusaha/instansi. Apa saja persyaratan tersebut?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Kenali Aturan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

<p>Pada prinsipnya, kebebasan membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh. Adapun tenaga kerja asing (TKA) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> juga merupakan pekerja/buruh sepanjang ia bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p>

<p>Jadi, dapatkah TKA menjadi anggota serikat pekerja/buruh?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?

<p>Pembentukan Anggaran Dasar (&ldquo;AD&rdquo;) dan Anggaran Rumah Tangga (&ldquo;ART&rdquo;) serikat pekerja diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh</a> (&ldquo;UU 21/2000&rdquo;). Meskipun tidak diatur secara eksplisit, menurut hemat kami, boleh saja serikat pekerja/buruh memberikan atau memperlihatkan AD/ART-nya kepada pengusaha.</p>

<p>Selanjutnya, pekerja harian pada dasarnya merupakan pekerja yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;), dalam hal ini berupa perjanjian kerja harian. Pekerja harian <strong>hanya boleh dipekerjakan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan</strong>.</p>

<p>Lantas, bagaimana konsekuensi hukumnya jika ia dipekerjakan secara terus menerus dan direkrut secara lisan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas

<p>Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demoktratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.</p>

<p>Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, <strong>tidak ada pengertian yang berbeda antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (&ldquo;SP/SB&rdquo;) yang dibentuk dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan</strong>, hanya saja dalam setiap pelaksanaan dan keanggotaannya harus merujuk pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (&ldquo;AD/ART&rdquo;) SP/SB yang diikuti dan juga seorang pekerja/buruh hanya boleh menjadi anggota dalam satu SP/SB saja.</p>

<p>Lalu, bolehkah SP/SB dari luar perusahaan mewakili pekerja hingga tingkat Pengadilan Hubungan Industrial?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Serikat Pekerja dari Luar Perusahaan Mewakili Pekerja dalam Gugatan PHI?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan <strong>berhak</strong> mewakili pekerja/buruh sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial, termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana Anda alami.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, serikat pekerja/buruh dapat dibentuk <strong>di luar perusahaan</strong> berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, dan bentuk lain sesuai kehendak pekerja/buruh. Kemudian mengingat pula <u>masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/buruh adalah hak dasar pekerja/buruh</u>, maka bolehkah serikat pekerja/buruh mewakili pekerja/buruh yang bukan anggotanya?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Serikat Pekerja Mewakili Pekerja yang Bukan Anggotanya?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya setiap orang yang bekerja di dalam suatu perusahan berhak untuk bergabung dalam serikat pekerja dalam suatu perusahan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/node/167/undangundang-nomor-21-tahun-2000" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja</a></u>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun apabila ada pekerja yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu perusahaan dan jabatan tersebut <strong>bertentangan</strong> dengan kepentingan antara pihak perusahan dan pihak pekerja, maka ia <strong>tidak diperbolehkan</strong> menjadi pengurus serikat pekerja di perusahan bersangkutan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.</p>


Dilarang Menjadi Pengurus Serikat Pekerja karena Hal Ini

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Surat Peringatan (&ldquo;SP&rdquo;) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) terhadap karyawannya yang berupa SP kesatu, kedua dan ketiga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/node/10/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> diatur bahwa pemberian SP diberikan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran<strong> </strong>ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu, siapa yang berwenang mengeluarkan SP tersebut?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Siapa yang Berwenang Menerbitkan SP untuk Pekerja?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hubungan hukum antara sopir taksi dengan pengusaha/pengelola (dalam hal ini koperasi) dimungkinkan terjadi dalam dua bentuk, yaitu mitra kerja atau karyawan/buruh. Jika berkedudukan sebagai <strong>mitra</strong>, hubungan hukum antara sopir taksi dengan koperasi didasarkan pada perjanjian kemitraan <em>(partnership agreement) </em>yang tunduk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pembentukan organisasi sopir berstatus mitra guna memperjuangkan hak-hak mereka <strong>tidak merujuk pada syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh</strong> dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh</a>. Alih-alih, para sopir mitra tersebut dapat mengacu pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pilihan Bentuk Organisasi Sopir Taksi Bandara

Beranda

Home

serikat-buruh

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#serikat buruh