<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pencegahan risiko penularan COVID-19 dilakukan dengan pembatasan kendaraan, bukan penutupan jalan. Hal ini sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ea25035455ab/nprt/lt51f0cf3497048/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm25-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <em>Corona Virus Disease 2019</em> (COVID&ndash;19)</a> (&ldquo;Permenhub 25/2020&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila ditemukan kendaraan yang keluar masuk wilayah yang dilarang, khususnya dalam rangka mudik, maka kendaraan akan dikenakan saksi berupa pengembalian ke daerah asal. Kementerian Perhubungan telah memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi ini hingga 7 Juni 2020.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Menutup Perbatasan Daerah dari Pemudik Selama Wabah COVID-19?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pembuat, penjual, dan pembeli surat keterangan dokter palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pembuat dan pengguna surat keterangan dokter palsu dapat dijerat berdasarkan Pasal 263, Pasal 267, atau Pasal 268 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, tergantung kedudukan masing-masing pihak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjualnya juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Aspek Hukum Pidana Surat Keterangan Dokter Palsu di Tengah Wabah COVID-19

Beranda

Home

sikm

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#sikm

Bolehkah Menutup Perbatasan Daerah dari Pemudik Selama Wabah COVID-19?

Aspek Hukum Pidana Surat Keterangan Dokter Palsu di Tengah Wabah COVID-19