Tag:

#tata usaha negara

Tags Terkait:
Klinik

Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau PN?

Dalam perkara pertanahan, terdapat 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Secara singkat, P...

Klinik

7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Asas hukum merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dalam melaksanakan hukum acara peradilan tata...

Klinik

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Onrechtmatige daad adalah perbuatan melawan/melanggar hukum dalam bidang perdata. Sedangkan, jika pe...

Klinik

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dapat dilakukan dua upaya yaitu upaya administratif ...

Klinik

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”), tergugat adalah badan atau pejabat ...

Klinik

Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN

Menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia wew...

Klinik

Cara Gugat Pemda yang Langgar Peraturan Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selaku pejabat tata usaha negara ber...

Klinik

Kades Tak Sampaikan Laporan Pemerintahan Desa, Ini Sanksinya

Surat Keputusan Bupati dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara sehingga dapat dilakukan gu...