<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Terdapat beberapa metode jual <em>followers</em> di media sosial yang sering diterapkan yaitu melalui promosi, menggunakan bantuan aplikasi/robot, atau membuat akun-akun palsu.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Metode-metode tersebut memiliki implikasi hukum tergantung metode yang digunakan dalam jual beli <em>followers</em> tersebut. Lantas, apa hukum jual beli <em>followers</em> menurut peraturan perundang-undangan?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Jual Beli <i>Followers</i> di Media Sosial, Begini Hukumnya

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Revolusi industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Era tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap dunia industri dan ekonomi saja, melainkan juga memberikan dampak terhadap dunia hukum. Indonesia sendiri telah memiliki program untuk mencapai revolusi industri 4.0, namun dibalik keberhasilan Indonesia terdapat tantangan hukum dalam menghadapi era ini.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini</span></p>


Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia

<p>Jerat pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita yang tidak lengkap di sosial media diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b885520acf/nprt/38/uu-no-1-tahun-1946-peraturan-hukum-pidana">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>. Perlu diperhatikan, unsur-unsur tindak pidana terkait penyebaran berita yang tidak lengkap pada kedua undang-undang tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Apa perbedaannya dan yang mana yang dapat diterapkan dalam kasus yang Anda tanyakan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Sebar Info yang Tak Lengkap, Ini Ancaman Pidananya

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang Anda sebutkan diatur dalam <strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi</a></strong><strong> </strong>dan <strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a2a399f9150b/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-19_12_pbi_2017-tahun-2017-penyelenggaraan-teknologi-finansial" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial</a></strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, <strong>penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (�OJK�)</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK<strong> </strong>dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu <strong>maksimum</strong> <strong>Rp�2�miliar.</strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Beranda

Home

teknologi-informasi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#teknologi informasi

Jual Beli Followers di Media Sosial, Begini Hukumnya

Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia

Sebar Info yang Tak Lengkap, Ini Ancaman Pidananya

Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi