Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA dan syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan TKA dalam waktu beberapa hari?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

KITAS/ITAS adalah (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP adalah (Kartu) Izin Tinggal Tetap. Permohonan KITAS dan KITAP diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing.

Siapa saja yang dapat diberikan KITAS dan KITAP? Bagaimana syarat dan cara mengurus KITAS dan KITAP?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu KITAS/KITAP dan Cara Mengurusnya

Tidak ada larangan bagi Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk dapat menerima pembayaran gaji dari perusahaan induk di luar negeri, namun anak perusahaan di Indonesia yang mempekerjakannya (pemberi kerja TKA) tetap membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sehingga, dalam hal pemberi kerja TKA tidak memilih untuk membayar upah TKA, ia seharusnya tetap memberikan imbalan dalam bentuk lain.

Selain itu, perihal kebolehan TKA menduduki jabatan struktural, apabila jabatan struktural yang Anda maksud adalah komisaris, direksi, dan manajerial, maka pada dasarnya TKA dapat menempati jabatan tersebut, asalkan memperhatikan ketentuan jabatan apa saja yang dapat diduduki atau dilarang diduduki oleh TKA.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri?

Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) dilarang menduduki jabatan yang mengurusi bagian personalia. Sementara itu, yang berhak mewakili perusahaan pada dasarnya adalah Direksi, namun Direksi dapat memberikan kewenangannya kepada pihak lain berdasarkan surat kuasa.

Dalam hal ini, menurut hemat kami, pihak Human Resource Department (HRD) yang telah mendapat surat kuasa dari Direksi dapat melakukan penandatanganan perjanjian kerja, tanpa perlu tanda tangan dari TKA yang nantinya akan jadi atasan dari si karyawan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Mewakili Perusahaan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja 

Kawasan Ekonomi Khusus (&ldquo;KEK&rdquo;) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Dalam penyelenggaraannya, dibentuk Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan administrator. Lantas apa saja fasilitas dan kemudahan KEK yang diharapkan mampu mempercepat perkembangan daerah ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kemudahannya

Secara hukum, Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) hanya dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, melalui perjanjian kerja untuk waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;).

PWKT secara umum dapat dibuat berdasarkan jangka waktu maksimal 5 tahun. Jika jangka waktu akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan catatan keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.

Tapi, apakah ketentuan jangka waktu ini juga berlaku bagi TKA?

 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan Masa Kerja WNA di Indonesia

Sebenarnya, aturan mengenai jangka waktu mempekerjakan TKA bukanlah hal baru, karena Pasal 42 ayat (4) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> sebelum diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> juga sudah mengatur hal serupa.

Adapun berdasarkan Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a93b3f624d48/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2017/appendices" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan</a> yang dimaksud dengan &ldquo;waktu tertentu&rdquo; adalah hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;).

Lantas apakah hak tenaga kerja asing sama dengan pekerja warga negara Indonesia jika terjadi pemutusan hubungan kerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Merujuk pada Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing</a> (&ldquo;Kepmenaker 228/2019&rdquo;), pilot termasuk jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. 
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, persyaratan bagi Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk menjadi pilot di perusahaan aviasi (penerbangan) Indonesia dan syarat bagi pemberi kerja untuk dapat mempekerjakan TKA tersebut sama seperti persyaratan untuk mempekerjakan TKA pada umumnya. Namun, perlu dicatat juga bahwa Kementerian Perhubungan juga memberikan syarat tambahan untuk jabatan pilot.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apa sajakah syarat-syarat tersebut? 
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>
</div>

Syarat Mempekerjakan Pilot Asing di Indonesia

Beranda

Home

tenaga-kerja-asing

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#tenaga kerja asing