Kegiatan berkumpul pada malam hari atau dini hari dapat dijerat dengan hukuman jika kegiatan tersebut menimbulkan kegaduhan atau mengganggu orang lain sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Bagaimana bunyi jerat hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya

Kesepakatan dasar atas proses perubahan UUD 1945 menunjukkan keinginan untuk tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Secara normatif, UUD 1945 tetap disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Apa yang jadi dasarnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sebutan Tepat untuk UUD 1945 yang Sudah Diamendemen

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945" style="color:blue; text-decoration:underline">UUD 1945</a> sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (&ldquo;Tap MPR&rdquo;) yang bersifat mengatur (regeling). 

Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling. MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking. Lalu, bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen dan apa contoh Tap MPR?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

Tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. 
 
Lantas apa fungsi konstitusi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fungsi Konstitusi dan Tujuannya Menurut Para Ahli

Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat memberikan penjelasan tentang cara menafsirkan konstitusi. Pemberian pengertian ini tidak hanya menyamakan pasal-pasal dalam konstitusi dengan keadaan atau peristiwa tertentu. Namun, penafsiran konstitusi lebih digunakan untuk memandang konstitusi guna mencapai tujuan-tujuan negara. Apa contohnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar. Lantas, bagaimana sejarah pembentukan dan perubahan konstitusi di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sejarah Konstitusi Indonesia: Periode Pembentukan Hingga Perubahan

Secara singkat, pengertian supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Kemudian, tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Pengertian Supremasi Hukum

Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis terletak pada penulisan naskah. Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Beranda

Home

uud-1945

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uud 1945