Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno. Foto: RES

Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan lembaga keuangan memiliki kesepahaman yang sama mengenai produk kekayaan intelektual ekonomi kreatif seperti apa yang dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang.

Perlunya Kepercayaan Antar Stakeholder Jadikan Konten Sebagai Jaminan Utang

Ilustrasi: HOL

Mudahnya akses serta banyaknya platform yang tersedia membuat konten kreator milenial saat ini tumbuh dan terus berkembang.

Batasan dan Aturan Konten Kreator dalam Mengunggah Konten Digital

Terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi baik berupa gambar pornografi, video pornografi, film pornografi, dan lain-lain, dapat dijerat dengan pasal-pasal di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi">UU Pornografi</a> dan/atau <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">UU ITE</a> berikut aturan perubahannya.

Apabila pria dan wanita saling setuju untuk membuat rekaman atau foto pornografi, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi pihak wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang hal tersebut, maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebarluasan pornografi.

Namun, jika pihak wanita secara tegas tidak mengizinkan untuk menyebarluaskan atau bahkan sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto pornografi maupun video pornografi tersebut, maka pihak wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta dalam penyebaran pornografi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya

Direktur Pemberitaan dan Konten Hukumonline Amrie Hakim saat berbagi pengalaman dalam pembuatan konten agar diminati pembaca. Foto: AID  

Terpenting kunci keberhasilan Klinik Hukumonline ialah kolaborasi dengan lembaga lain yang bersifat kemitraan.

Berbagi Tips Pembuatan Konten Agar Tetap Diminati Pembaca 

Ilustrasi: HLM

​​​​​​​Kemenkominfo mengingatkan terdapat konsekuensi hukum bagi para penyebar konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

Pemerintah Imbau Warga Tak Sebar Konten dan Video Kekerasan Aksi Unjuk Rasa

Ilustrasi: BAS

Hal ini dinilai berbahaya karena tidak ada filter atau batasan untuk menggunakan aplikasi GIF tersebut.

Pemerintah Blokir 6 DNS Penyedia Konten GIF Berbau Pornografi di WhatsApp

“Di awal kita tidak bicara soal the right to be forgotten.”

Right to be Forgotten, Lahir Prematur dalam UU ITE Baru

Teguh Arifiyadi. Foto: Istimewa

Caranya melampirkan surat permohonan beserta identitas penanggung jawab situs. Kemenkominfo hanya eksekutor, sedangkan rekomendasi pemblokiran situs berasal dari instansi yang berwenang sesuai konten situs tersebut.

Begini Normalisasi Situs yang Diblokir Kemenkominfo

Beranda

Home

konten

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#konten