Ilustrasi: HOL

Dibutuhkan definisi yang jelas mengenai apa yang disebut sebagai ‘konten negatif’ atau konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan Konten 'Negatif' dalam Permenkominfo 5/2020 Dinilai Ambigu

Ilustrator: BAS

Kategori terbanyak yang diadukan oleh masyarakat ke Kominfo adalah konten terkait pornografi. 

Kominfo: Aduan Konten Negatif Menurun di 2019

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Aturan hukum mengenai<strong> </strong>pornografi, diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (�KUHP�);</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (�UU ITE�) sebagaimana yang telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (�UU 19/2016�); dan</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a> (�UU Pornografi�).</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal perbuatan menyebarkan pornografi di internet (<em>cyber pornography),</em> UU Pornografi merupakan <em>lex specialis</em> (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP. Baik UU Pornografi, UU ITE dan perubahannya serta KUHP dapat berlaku untuk menindak perbuatan pornografi di internet.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Aturan tentang <i>Cyber Pornography</i> di Indonesia

Logo twitter. Foto: twitter.com

Hingga Desember 2018, Kemenkominfo mencatat pelaporan konten negatif di twitter sebanyak 531.304.

Akun Twitter 'Juarai' Konten Negatif di Media Sosial

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk menilai apakah pengelola <em>shared hosting </em>dapat dikenakan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (�UU ITE�) dan perubahannya, harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan dari pasal-pasal tersebut, apakah terpenuhi atau tidak.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sebagai ilustrasi, seorang pemilik hotel tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pengunjungnya melakukan perbuatan pidana di dalam kamar hotel dan tidak juga dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada seseorang yang meletakkan obat terlarang di kamar hotel tersebut. Terkecuali pemilik/pengelola hotel mengetahui adanya pidana tersebut, namun tidak melaporkan atau bahkan memiliki niat untuk memfasilitasi terjadinya pidana di dalam hotel tersebut.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Wajibkah Pengelola <i>Shared Hosting</i> Bertanggungjawab Bila Ada Konten Negatif?

Ilustrasi: BAS

Ada 3 kategori hoax yang dapat dipidana dengan UU ITE, salah meneruskan hoax tidak otomatis dapat dipidana, ada mens rea yang harus dibuktikan dalam kesengajaan, namun tetap harus meningkatkan kewaspadaan.

Begini Tips Hindari Ancaman Pidana Menyebarkan <i>Hoax</i>

Ilustrasi blokir konten. Ilustrator: BAS

Seharusnya diimbangi pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Kewenangan Pemerintah Blokir Konten Internet Makin Kuat?

Pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi sebaiknya dihilangkan.

Revisi UU ITE Masih Mengandung Cacat

Beranda

Home

konten-negatif

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#konten negatif

Ketentuan Konten 'Negatif' dalam Permenkominfo 5/2020 Dinilai Ambigu

Kominfo: Aduan Konten Negatif Menurun di 2019

Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia

Akun Twitter 'Juarai' Konten Negatif di Media Sosial

Wajibkah Pengelola Shared Hosting Bertanggungjawab Bila Ada Konten Negatif?

Begini Tips Hindari Ancaman Pidana Menyebarkan Hoax

Kewenangan Pemerintah Blokir Konten Internet Makin Kuat?

Revisi UU ITE Masih Mengandung Cacat