<p>Dalam gugatan perdata jika penggugat tidak dapat hadir dalam persidangan, maka penggugat dapat memberikan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang untuk mewakili kepentingannya. Akan tetapi pemberian kuasa tersebut dilakukan secara khusus di mana penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan, Bolehkah?

Ilustrasi: HOL

Permohonan PKPU dan pailit harus diajukan oleh advokat atau kuasa hukum.

Pentingnya Peran Kuasa Hukum dalam Perkara PKPU dan Pailit

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>Konsultan Pajak</strong> adalah orang yang <u>memberikan jasa konsultasi perpajakan</u> kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tidak ada terminologi konsultan hukum pajak. Yang ada adalah konsultan hukum dan kuasa hukum pajak. Sementara itu, <strong>Kuasa Hukum</strong> <strong>Pajak </strong>adalah orang perseorangan yang dapat <u>mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa</u> dalam beracara pada Pengadilan Pajak.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apakah untuk menjadi Kuasa Hukum Pajak harus berlatar belakang pendidikan di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai saja? Bagaimana dengan bidang hukum seperti advokat?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perbedaan Konsultan Pajak dengan Kuasa Hukum Pajak

Ali Nurdin, salah seorang kuasa hukum KPU dalam penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa

KPU secara maksimal akan menghadapi sidang-sidang di MK. Koordinasi KPU dan KPUD sangat penting.

Inilah Firma Hukum yang Mewakili KPU dalam Sengketa Pilpres 2019

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Dalam setiap perselisihan hubungan industrial <strong>wajib</strong> diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit (antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada prinsipnya, perundingan bipartit harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu <strong>pekerja/buruh </strong>atau<strong> serikat pekerja/buruh </strong>dengan <strong>pengusaha</strong>. Pada <span style="color:blue"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28847/node/203/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per31menxii2008-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit</a></u></span><span style="color:blue"><u><strong> </strong></u></span><span style="color:blue"><u>(�</u></span>Permenakertrans 31/2008�), diatur bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pekerja/buruh <u>dapat didampingi oleh pengurus dari serikat pekerja/buruh</u> dari perusahaan tersebut. Sedangkan pihak dari perusahaan atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan <u>secara langsung</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan dalam <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a></u> maupun Permenakertrans 31/2008 mengenai pekerja/buruh melibatkan kuasa hukum untuk mewakilinya dalam perundingan bipartit.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sejalan dengan hal tersebut, menurut <strong>Juanda Pangaribuan</strong>, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim<em> Ad Hoc </em>pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), tidak ada aturan yang melarang untuk melibatkan kuasa hukum dalam perundingan bipartit, sehingga bisa saja itu dilakukan asalkan didukung dengan surat kuasa khusus.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Langkah Pekerja Jika Perundingan Bipartit Ditolak Pengusaha

Suasana diskusi mengenai 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.63/PPU-XV/2017 terhadap Kuasa Wajib Pajak' di Jakarta, Senin (14/5). Foto: RES

Terminologi Kuasa wajib pajak diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014, sedangkan terminologi kuasa hukum di pengadilan pajak diatur dalam PMK 61/2012 junto PMK 184 /PMK.01/2017.

Beda Kuasa Hukum dengan Kuasa Wajib Pajak serta Perdebatan Pasca Putusan MK

Bolehkah Penggugat Berperan Aktif Bersama-sama dengan Advokat?

Dapatkah Aktivis LSM Menjadi Kuasa Hukum?

Beranda

Home

kuasa-hukum

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kuasa hukum