Dasar hukum melakukan autopsi tertuang dalam KUHAP yang merupakan keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik berwenang.

Bolehkah Keluarga Korban Tidak Memberi Izin Autopsi Jenazah? Ini Penjelasan Hukumnya

Kredibilitas frater-frater yang merupakan calon-calon pemimpin/Imam umat Katolik dipertimbangkan hakim sebagai saksi-saksi yang bisa dipercaya berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP.  

Kisah Keimanan Para Calon Imam Katolik yang Membebaskan Terdakwa 

Dalam hukum acara pidana Indonesia, yakni <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHAP</a>, tidak disebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Meski demikian, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, di antaranya benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda-benda yang dapat disita tersebut dapat disebut sebagai barang bukti. Lantas, apakah kucing termasuk di dalamnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Kucing Dijadikan Barang Bukti Persidangan

Singkatnya peran dan fungsi advokat adalah melakukan pendampingan bagi kliennya yang merupakan korban, tersangka, atau terdakwa. Lalu apa saja peran dan fungsi advokat dalam perkara pidana?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana

Ketua DPN PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Luhut MP Pangaribuan. Foto: RES

Buku Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan, diyakini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem peradilan pidana atau hukum acara pidana yang sampai sekarang masih mencari bentuk yang tepat.

Berharap Buku PK Karya Binziad Kadafi Berkontribusi Terhadap Sistem Peradilan Pidana 

Co-founder Assegaf Hamzah & Partners, Chandra M Hamzah . Foto: RES

Jika selama ini sulit untuk membuat UU yang mengatur ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, setidaknya Pasal 98 KUHAP dapat diefektifkan untuk mengoptimalkan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Co-Founder AHP Dorong KUHAP Optimalkan Ganti Kerugian Korban Pidana

Dalam Pasal 35 KUHAP terdapat tempat yang tidak diperkenankan untuk dimasuki polisi, kecuali dalam hal tertangkap tangan, yang salah satunya adalah persidangan.

Bolehkah Polisi Masuk ke dalam Persidangan? Ini Penjelasan Hukumnya

Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. 

Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Beranda

Home

kuhap

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kuhap