<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya, terdapat 2 jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana yaitu delik biasa dan delik aduan, keduanya memiliki peraturan berbeda mengenai ketentuan dalam mencabut suatu laporan/aduan. Bagaimana perbedaannya?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Mencabut Laporan Jika Perkara Sudah Disidangkan?

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Aturan hukum dalam mencabut laporan dapat dilakukan selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.

Aturan Hukum Bila Ingin Mencabut Laporan

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, memberikan keterangan kepada wartawan, usai menyampaikan laporan dugaan korupsi terkait pemberian kuota Impor Bawang Putih, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Maki Laporkan Kasus Impor Bawang Putih Ke KPK

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Perlu dipahami dulu bahwa tindak pidana penipuan apakah termasuk delik aduan atau delik biasa. Sebab, jika delik biasa atau laporan pada prinsipnya tidak dapat dicabut kembali. Sedangkan delik aduan dapat dicabut kembali dengan batas waktu tertentu. </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Jika dihubungkan dengan kasus Anda di mana WNA adalah korban yang memberikan kuasa kepada WNI untuk melaporkan tindak pidana penipuan, dapatkah WNI mencabut laporan tersebut?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Kuasa Mencabut Laporan di Polisi Tanpa Izin Korban?

Mantan pilot maskapai Merpati Nusantara Airlines Muhamad Trisiswa (tengah) didampingi kuasa hukum Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati Nusantara Airlines David Sitorus dan Lamsihar Rumahorbo menunjukkan berkas laporan usai melapor ke KPK di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Laporan Dugaan Korupsi di Merpati Nusantara Airline

<p>Ketentuan laporan peristiwa tindak pidana ke polisi telah diatur dalam <strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana">KUHAP</a></strong><strong>. Penyelidik polisi </strong>karena kewajibannya mempunya wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. <strong>Tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membayar sejumlah biaya tertentu</strong> dalam mengajukan laporan polisi.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengertian praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> (KUHAP) tidak mencakup permohonan atas kasus yang tidak diproses selama satu tahun.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, pelapor setidaknya masih dapat menempuh dua cara lain, yaitu memastikan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara

Beranda

Home

laporan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#laporan