Penanganan pengelolaan limbah masker medis yang dihasilkan oleh rumah tangga, kawasan industri dan fasilitas umum dengan limbah masker medis yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan belum seragam.

Mengulas Kebijakan Pengelolaan Limbah Masker Medis

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Yang bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan&nbsp;adalah&nbsp;<strong>pemerintah pusat dan pemerintah daerah</strong>.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Jadi, benar bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dari mana sumber pembiayaan pengelolaan sampah? Dapatkah dipungut dari retribusi sampah?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Pemda Menarik Retribusi Pengelolaan Sampah?

<p>Pada dasarnya, setiap orang dilarang untuk memasukkan dan mengimpor sampah serta bahan berbahaya dan beracun (&ldquo;B3&rdquo;) ke wilayah Indonesia.</p>

<p>Namun, <strong>importir dapat mengimpor limbah non B3 sebagai bahan baku industri</strong>. Daftar limbah yang dapat diimpor ke Indonesia diatur dalam Lampiran III <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6177e7aad65a0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20-tahun-2021/appendices">Permendag 20/2021</a>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jenis Limbah yang Boleh Diimpor

Ilustrasi: HOL

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi hukum lingkungan, mulai dari faktor pemerintah hingga keterlibatan masyarakat.

6 Hal Ini Harus Diantisipasi Hukum Lingkungan

Hukumonline bekerjasama dengan kantor hukum Soemadipradja & Taher mengadakan seminar daring (webinar) dengan mengangkat tema Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 bagi Entitas Bisnis. Jakarta, Selasa (14/9).

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 bagi Entitas Bisnis

<p>Jika dalam perjanjian sewa-menyewa antara Anda selaku penyewa dan pemilik ruko selaku pemberi sewa tertulis bahwa pemilik ruko berkewajiban menyediakan saluran drainase, namun kenyataannya Anda tidak menerima fasilitas tersebut, maka pemilik ruko telah melakukan wanprestasi, yang dapat Anda jadikan dasar untuk menggugat pemilik ruko.</p>

<p>Di samping itu, bangunan gedung yang dibangun <strong>harus memenuhi ketentuan aspek kesehatan bangunan gedung</strong>, salah satunya meliputi sistem pengelolaan air berupa penyediaan air minum, <strong>air limbah</strong>, dan air hujan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Menggugat Pemilik Ruko yang Tak Sediakan Saluran Drainase?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemanfaatan sawah oleh kepala desa Anda sebagai jalur pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin Anda patut diduga sebagai tindak pidana yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/node/862/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, Anda juga bisa menggugat secara perdata atas pemanfaatan tanpa izin sawah tersebut karena dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meskipun mungkin berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun berdasarkan keterangan Anda, dugaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut pun tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga sawah tersebut tetap dimiliki atau dikuasai oleh Anda, bukan kepala desa.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jerat Hukum Kepala Desa yang Menyerobot Sawah Warga

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan <strong>produksi</strong> atau pemanfaatan sumber daya produksi, <strong>penyaluran</strong> obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan<em>. </em>Izin tersebut adalah izin usaha industri farmasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, untuk menyimpan, mengumpulkan, dan/atau mengangkut obat sebagai produk yang ditolak, usaha tersebut juga membutuhkan <strong>izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun</strong>. Hal ini dikarenakan obat yang demikian itu termasuk sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun kategori 1.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Obat <i>Reject</i> Sebagai Limbah B3

Beranda

Home

limbah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#limbah