Agar masyarakat lebih terlindungi dari praktik-praktik penipuan investasi bodong.
Sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan soal melanggar atau tidaknya UUD 1945.
Alasan Kejagung kabulkan permohonan keadilan restoratif, OJK menerbitkan SE OJK Nomor 5/SEOJK.05/202...
Keputusan menarik diri dari rencana amandemen konstitusi dinilai sejalan dengan kaidah ushul fiqh ya...
Penundaan menjadi bagian mencegah proses amandemen konstitusi tidak melebar dengan memasukkan usulan...
Fraksi PDIP di MPR menarik diri menghentikan wacana amendemen konstitusi dengan memasukkan PPHN hing...
Jangan sampai mengubah konstitusi, tetapi tidak melihat atau mempertimbangkan risikonya. Kalau hanya...
MPR sebagai lembaga representasi terlengkap dinilai belum melaksanakan empat tugas pokok dan fungsin...