<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:#222222">Mengenai ketentuan dalam </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28539/node/1011/uu-no-40-tahun-2008-penghapusan-diskriminasi-ras-dan-etnis" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</a>, menurut hemat kami dalam hal ini tidaklah relevan. Namun demikian, kronologi yang Anda ceritakan ini lebih erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (&ldquo;HAM&rdquo;).</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebab pada dasarnya,<strong> </strong>setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara <strong>bebas bergerak, berpindah</strong>, dan bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Lalu, apakah persyaratan masuk ke pusat perbelanjaan selama pandemi COVID-19 ini merupakan bentuk pelanggaran HAM?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Masuk Mal Wajib Skrining, Termasuk Pelanggaran HAM?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila suatu ruko atau gedung yang disewakan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL, dan lain-lain, maka pelaku usaha yang menyewa lahan di area itu tidak perlu membuat dokumen serupa lagi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?

Ilustrasi: HGW

Menko Perekonomian menegaskan belum ada rencana dari pemerintah untuk membuka kegiatan operasional pusat perbelanjaan (mal) di DKI Jakarta pada 5 Juni 2020. 

Pengusaha Ritel Sudah Siapkan 5 Aturan Teknis Operasional di Mal

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pendirian pusat perbelanjaan (mal) harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52b2ceaf23e3a/node/peraturan-menteri-perdagangan-no-70_m-dag_per_12_2013-tahun-2013-pedoman-penataan-dan-pembinaan-pasar-tradisional,-pusat-perbelanjaan-dan-toko-modern?PHPSESSID=7m5aom3v0vmefq3imup37hh9h2" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</a> dan perubahannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan untuk pengaturan pendirian rumah ibadat mengacu kepada <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24645/node/lt51ee0be8ae3f6/peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9-tahun-2006-dan-nomor-8-tahun-2006" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pusat perbelanjaan dan rumah ibadat adalah dua hal yang memiliki ciri dan fungsi yang berbeda, namun untuk menjembatani keduanya kita dapat melihat Pasal 5 ayat (7) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/node/uu-no-28-tahun-2002-bangunan-gedung" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a> yang membolehkan bahwa <strong>satu </strong><strong>bangunan </strong><strong>gedung </strong><strong>dapat </strong><strong>memiliki</strong> <strong>lebih dari satu fungsi</strong>, yang mana dalam konteks pertanyaan Anda, bangunan tersebut diperuntukkan sebagai kegiatan usaha (mal) dan kegiatan keagamaan (rumah ibadat).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Peraturan ini juga memungkinkan bagi pusat perbelanjaan mengalami perubahan maupun penambahan fungsi. Namun fungsi bangunan tersebut harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mana fungsi tersebut harus dicantumkan di dalam Izin Mendirikan Bangunan. Jikapun terjadi perubahan fungsi, maka harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lebih jelas lagi, perubahan fungsi bangunan diatur dalam Pasal 7 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22804/node/pp-no-36-tahun-2005-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-28-tahun-2002-tentang-bangunan-gedung" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a>:</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div>Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan gedung.</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah� daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung khusus ditetapkan oleh pemerintah.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Hukumnya Mendirikan Rumah Ibadat di Mal

Prinsip Pemilikan Amwal dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

Pengadilan Negeri Cirebon Menyita Mal

Hak-Hak Penyewa Toko Jika Bangunan Mall Direnovasi

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#mal