Pelatihan UU Pemberantasan TPPO bagi hakim. Foto: Ferinda

Ada tiga elemen penting untuk menentukan TPPO. Modusnya sangat beragam.

Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara<strong> </strong>diatur dalam<strong> </strong>Pasal 34 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a> (&ldquo;UUD 1945&rdquo;) yang berbunyi:</p>

<p style="margin-left:40px; margin-right:0in"><em>Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.</em></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengejawantahan dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ini dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk <strong>penanganan fakir miskin</strong>, yang salah satunya adalah penyediaan pelayanan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e689348e190f/node/758/undangundang-nomor-13-tahun-2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</a> belum dijalankan dengan semestinya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya

<p>Perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam <strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;)</strong>, sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.</p>

<p>Sama halnya dengan perbuatan perkosaan mayat, KUHP juga tidak mengatur secara spesifik mengenai mutilasi mayat. Namun, dalam praktiknya mutilasi mayat didahului dengan pembunuhan, sehingga pelaku dapat dijerat dengan <strong>Pasal 340</strong> tentang pembunuhan berencana, <strong>Pasal 339 KUHP</strong> tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana; atau <strong>Pasal 338 KUHP</strong> tentang pembunuhan biasa.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat

Ilustrasi korban penyiksaan. Ilustrator: HGW

Ke depan, penyiksaan selama penyidikan perlu ditegaskan sebagai tindak pidana.

Penyiksaan Saat Penyidikan Justru Menguntungkan Orang Bersalah, Kok Bisa?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Fungsi kecerdasan buatan atau <em>artificial intelligence </em>(&ldquo;AI&rdquo;) masih sebatas membantu hakim. Pada dasarnya tidak pernah ada dua atau lebih kasus hukum yang benar-benar identik. Keputusan hukum adalah pilihan yang humanistis untuk mencapai keseimbangan antara perkara sulit dengan fakta-fakta yang tidak jelas atau aturan yang kabur. Memilih aturan yang sesuai, dan mempertimbangkan konsekuensi sosial dan efek jangka panjang merupakan sesuatu yang sulit dilakukan oleh algoritma AI.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, secara normatif menggantikan manusia dengan AI pada dasarnya tidak dimungkinkan. Sebagai contoh, syarat untuk menjadi hakim peradilan umum dalam Pasal 14 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54644dd76d5f4/undang-undang-nomor-49-tahun-2009" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</a> mustahil dipenuhi AI.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Mungkinkah Hakim Manusia Digantikan oleh Kecerdasan Buatan?

Ilustrasi: BAS

Hukum itu memanusiakan manusia, bukan mengorbankan manusia. Hukuman mati tidak menghargai kemanusiaan.

Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Pidana Modern

Beranda

Home

manusia

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#manusia