Sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi demonstrasi di halaman dalam Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (8/4).

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

Dalam aksinya Greenpeace menuntut pemerintah agar menindaklanjuti dugaan pelnggaran penerbitan izin pelepasan hutan di Papua, serta mengembalikan perkebunan yang belum dirusak kepada masayarakat adat Papua.

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Untuk dapat dikatakan sebagai hak ulayat dan diakui setidaknya harus memenuhi tiga hal berikut:</div>

<ol>
	<li>
	<div>Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.</div>
	</li>
	<li>
	<div>Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.</div>
	</li>
	<li>
	<div>Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kami tidak dapat menentukan apakah lereng gunung yang dikelola oleh warga masyarakat secara turun temurun tersebut dapat dikatakan sebagai tanah ulayat atau tidak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, untuk dilakukan penegasan atas hak atas tanah tersebut, masyarakat hukum adat terkait harus diakui dan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, dilakukan penatausahaan tanah ulayat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat

Dengan mengadopsi hukum yang hidup dalam peraturan daerah, Indonesia akan punya 548 KUHP Lokal (Peraturan Daerah) selain KUHP Nasional.

Aturan Hukum Adat Dalam RKUHP Dinilai Masih Kabur

Perbedaan Tanah Ulayat dengan Tanah Desa

Beranda

Home

masyarakat-adat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#masyarakat adat

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat

Aturan Hukum Adat Dalam RKUHP Dinilai Masih Kabur

Perbedaan Tanah Ulayat dengan Tanah Desa