Perjanjian ikatan dinas&nbsp;merupakan kesepakatan perdata dengan konsekuensi yang juga&nbsp;bersifat keperdataan. Materi yang diperjanjikan dalam&nbsp;perjanjian ikatan dinas, pada umumnya&nbsp;adalah ganti rugi atau pembayaran kompensasi (sejumlah nilai tertentu) bilamana pekerja wanprestasi atau dalam hal ini mengundurkan diri sebelum ikatan dinas selesai. Lalu, bisakah ganti rugi tersebut dibayarkan dengan mencicil?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Mencicil Ganti Rugi Resign dari Ikatan Dinas?

&nbsp;

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_13_2003" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a> secara jelas mengatur bahwa barang siapa yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) berakhir, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar denda kepada pihak lainnya sejumlah sisa upah pekerja hingga masa PKWT berakhir.&nbsp; 

Apabila Anda tidak sanggup membayar denda tersebut dan Anda memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Anda, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak Anda dalam hal adanya kerja lembur seperti upah lembur, istirahat yang cukup, dan makanan/minuman. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Merasa Stres Kerja, Bolehkah Resign Sebelum PKWT Berakhir?

Sebenarnya, Anda tidak salah menuntut perusahaan untuk mencairkan uang pisah sebagai hak karena Anda telah resign atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Selain itu, Anda juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.

Namun karena uang pisah telah dimasukkan dalam bentuk asuransi, hendaknya Anda harus mempelajari betul klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan

Masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;) dan tidak dapat diberlakukan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;). Apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak berlaku.

Lalu, bagaimana jika pekerja ingin mengundurkan diri dalam masa percobaan namun dilarang oleh perusahaan dengan cara menahan ijazahnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Ijazah Dikembalikan Jika Resign Pada Masa Percobaan?

Dalam hal pekerja dipaksa untuk mengundurkan diri dan ia hendak menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum, ia harus dapat membuktikan adanya paksaan dalam penandatanganan surat pengunduran diri tersebut.

Untuk membuktikan adanya paksaan tersebut, bolehkah pekerja yang bersangkutan merekam percakapannya dengan pihak pengusaha? Dan bisakah rekaman tersebut dijadikan alat bukti?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Percakapan yang Direkam Diam-diam Dijadikan Bukti Pemaksaan Resign?

Pasca diundangkannya <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> dan peraturan pelaksananya, kini pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri dan memenuhi syarat berhak atas Uang Penggantian Hak (&ldquo;UPH&rdquo;) dan uang pisah.

Secara hukum, besaran uang pisah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi ditentukan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (&ldquo;PP&rdquo;), atau Perjanjian Kerja Bersama (&ldquo;PKB&rdquo;).

Lantas, bagaimana jika besaran uang pisah belum diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB? Apakah pekerja yang mengundurkan diri tetap berhak menerima uang pisah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Besaran Uang Pisah Tak Diatur, Karyawan Masih Berhak Terima?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pekerja yang mengundurkan diri (resign) harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri maksimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam praktiknya, ketentuan pengunduran diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau perjanjian kerja yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan keterangan Anda, dalam perjanjian kerja telah diatur jelas bahwa konsekuensi bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak sesuai prosedur hanyalah uang jaminan yang hangus, bukan penahanan gaji.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu, jika pengusaha menahan gaji pekerja yang bersangkutan, apa konsekuensi hukumnya dan langkah apa yang dapat diambil oleh pekerja?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Jika Pengusaha Menahan Gaji Karyawan yang Resign

Secara umum, Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memang mengatur pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;) yang seharusnya diterima dalam hal terjadi PHK.

Hak ini kemudian diatur secara spesifik dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja</a> (&ldquo;PP 35/2021&rdquo;).

Jika ditinjau dari PP 35/2021, pekerja yang mengundurkan diri (resign) berhak atas apa saja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Karyawan Resign, Dapat Pesangon?

Beranda

Home

mengundurkan-diri

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#mengundurkan diri