Dialog Publik RUU KUHP di Sorong. Foto: Istimewa.

Karena pasal perzinaan dan kohabitasi menjadi delik aduan absolut. Sehingga hanya pihak yang berhak mengadu saja membuat laporan. Masih terdapat alternatif berupa sanksi denda yang tak lebih dari Rp10 juta

Investor - Wisatawan Asing, Jangan Khawatir dengan KUHP Nasional

Kick Off Diskusi Publik RKUHP. Foto:  Istimewa. 

Masukan masyarakat menjadi bahan dalam menyempurnakan materi yang berujung adanya penghapusan pasal, reformulasi, penambahan pasal, hingga reposisi.

Menilik Hasil Dialog Publik KUHP Nasional

Menetri Hukum dan Ham, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Foto: Istimewa. 

Tak muncul tiba-tiba, proses pembentukan naskah KUHP Nasional telah melalui proses panjang sejak dimulainya seminar hukum I pada 1963 silam. Pembahasan di DPR pun membutuhkan waktu 7 tahun.

Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Nasional

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam proses pendaftaran waralaba sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d8dbb1fa2970/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-71-tahun-2019" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba</a>, yang menerbitkan surat sehubungan dengan penyelenggaraan usaha waralaba atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah <strong>Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota</strong><strong> </strong><strong>setempat</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jadi, kewenangan pendaftaran penyelenggaraan waralaba <strong>bukan pada Menteri Hukum dan HAM</strong>, melainkan pada Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota setempat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Pendaftaran Waralaba / <i>Franchise</i>

Putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih di Jakarta, Senin (18/11). 

KPK Periksa Yamitema Tirtajaya, Putra Menkumham Yasonna

Yamitema diperiksa sebagai saksi untuk Kepala Dinas PUPR Kota Medan (nonaktif) Isa Ansyari, dalam kasus suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan kota Medan tahun 2019. Kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) ini juga menjerat Wali Kota Medan (nonaktif) Tengku Dzulmi Eldin. 

Yamitema diperiksa selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa, perusahaan yang tercatat pernah mengerjakan proyek Pemkot Medan Pada 2017.

Beranda

Home

menteri-hukum-dan-ham

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#menteri hukum dan ham

Investor - Wisatawan Asing, Jangan Khawatir dengan KUHP Nasional

Menilik Hasil Dialog Publik KUHP Nasional

Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Nasional

Ketentuan Pendaftaran Waralaba / Franchise

KPK Periksa Yamitema Tirtajaya, Putra Menkumham Yasonna

KPK Periksa Yamitema Tirtajaya, Putra Menkumham Yasonna

KPK Periksa Yamitema Tirtajaya, Putra Menkumham Yasonna

KPK Periksa Yamitema Tirtajaya, Putra Menkumham Yasonna