Sekjen OPSI, Timboel Siregar. Foto: SGP

Seperti masih memposisikan pembayar iuran Jamsos adalah buruh migran, pemberian bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan ditetapkan maksimal Rp50 juta, hingga perlu diatur bagaimana penjaminan program JKN bagi buruh migran di luar negeri.

7 Catatan Serikat Buruh Terhadap Permenaker Jamsos Bagi Pekerja Migran

Menaker Ida Fauziyah. Foto: Istimewa

Menambah jumlah manfaat dari 14 menjadi 21 risiko yang ditanggung.

Pemerintah Naikan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Foto: Istimewa

Pemerintah Malaysia harus mengedepankan pendekatan HAM dan optimalkan program rekalibrasi untuk legalisasi pekerja migran tak berdokumen.

Komnas HAM Desak Malaysia Stop Razia Penangkapan Pekerja Migran Indonesia

Ada sejumlah penyebab maraknya pekerja migran Indonesia non-prosedural, seperti banyaknya negara yang telah membuka pintu masuk seiring dengan landainya kasus covid, hingga adanya agen-agen nakal di luar negeri.

Perlu Percepatan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Ilustrasi 

Perangkat pengawasan penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran, termasuk memastikan Kementerian/Lembaga dan institusi terkait melaksanakan tugas pelindungan di seluruh tahapan migrasi. 

3 Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran

Enam profesi hukum mandiri yang bisa dirangkap advokat, Revisi UU IKN bukti ketidakmatangan perancangan APBN, dan rekomendasi Komnas HAM terkait tata Kelola buruh migran.

Hakim Yustisial MA Ditetapkan Tersangka Suap Hingga Prosedur Menjadi Auditor Hukum

Ilustrasi buruh migran 

Antara lain pemaksaan sterilisasi atau penggunaan kontrasepsi.

Kabar Bumi Beberkan Kekerasan Seksual yang Kerap Dialami Buruh Migran Perempuan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa

Kemenlu agar segera membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait penanganan persoalan stateless. Seperti mendata sekaligus verifikasi kebenaran sebagai WNI, berkoordinasi, dan komunikassi politik bilateral. 

Pemerintah Diminta Atasi Persoalan Stateless PMI

Beranda

Home

migran

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#migran