<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Perbedaan paling mendasar adalah dari kandungan atau asal masing-masing yaitu minuman beralkohol mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH), sedangkan ganja berasal dari tanaman genus <em>cannabis</em>.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Kemudian dari sisi dampak penyalahgunaannya, jika dilihat dari bagaimana pemerintah mengatur masing-masing di dalam peraturan perundang-undangan, akan terlihat jelas bahwa dampak penyalahgunaan narkotika jauh lebih merusak daripada minuman beralkohol. Bagaimana bunyi pengaturan narkotika dan minuman beralkohol dari pemerintah?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Mengapa Alkohol Tidak Digolongkan Sebagai Narkotika?

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: (RES)

Keputusan itu diambil setelah mendengar berbagai masukan.

Presiden Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Soal Investasi Minuman Keras

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pasca <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7bd44456f20/npts/lt5237e1273fb81/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-012-puu-i-2003-tahun-2003" style="color:blue; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003</a><strong> </strong>tertanggal 28 Oktober 2004 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 158 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, <strong>setiap pengusaha tidak dapat melakukan P</strong><strong>emutusan </strong><strong>H</strong><strong>ubungan </strong><strong>K</strong><strong>erja (PHK)</strong><strong> secara sepihak</strong> terhadap para pekerjanya yang �diduga� melakukan pelanggaran berat sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan<strong> </strong>Nomor 3 huruf a <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24262/node/10/se-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-se-13_men_sj-hk_i_2005-tahun-2005-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-hak-uji-materiil-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HKI/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami mengasumsikan bahwa konteks kata �merugikan� dalam pertanyaan Anda adalah bahwa hasil BAP di perusahaan Anda mengatakan Anda dan teman-teman Anda tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sehingga Anda merasa ada tindakan kesewenang-wenangan disana, maka Anda dan teman-teman Anda dapat melaporkan kejadian tersebut kepada serikat pekerja atau serikat buruh dimana Anda dan teman-teman Anda terdaftar di dalam organisasi (sudah menjadi anggota atau keanggotaan organisasi) tersebut yang memiliki kontrol terhadap penyimpangan atau pelanggaran atau kesewenangan perusahaan (pengusaha) terhadap ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/node/167/uu-no-21-tahun-2000-serikat-pekerja_serikat-buruh" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Pelanggaran Berat Karyawan karena Meminum Minuman Keras

Ilustrasi hukuman cambuk di Aceh. Foto: youtube

Beberapa waktu lalu, empat pelanggar aturan Syariat Islam yang berlaku di Aceh menjalani eksekusi cambuk. Empat pelanggar tersebut, terlibat kasus pelecehan seksual serta menyimpan dan menjual minuman keras. Jumlah hukuman cambuk yang diterima pelanggar berbeda-beda.

Mengenal Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dan Penjual Miras di Aceh

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pasal 12 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/node/27/uu-no-25-tahun-2007-penanaman-modal?PHPSESSID=doth1srm0l8s0gr8dt5o091er6" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</a> menyatakan bahwa<strong> </strong>semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, <strong>kecuali</strong> bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">lndustri Minuman Keras Mengandung Alkohol dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (�KBLI�) 11010 dan Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur dengan KBLI 11020 merupakan bidang usaha yang <strong>dinyatakan tertutup</strong> untuk penanaman modal, baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing (�PMA�) berdasarkan Lampiran <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5743d8fb96fdd/node/257/peraturan-presiden-nomor-44-tahun-2016?PHPSESSID=doth1srm0l8s0gr8dt5o091er6" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Itu artinya, PMA tidak boleh mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang usahanya memproduksi Minuman Keras Mengandung Alkohol maupun Minuman Mengandung Alkohol: Anggur.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Larangan PMA Mendirikan Usaha Minuman Beralkohol

Sejumlah minuman keras oplosan diperlihatkan saat rilis pengungkapan kasus minuman keras oplosan di halaman Polres Jakarta Selatan, Rabu (11/4). Foto: RES

Peredaran miras harus segera diminimalisir secepat mungkin, baik melalui regulasi maupun penindakan.

Jerat Hukum Bagi Produsen Pengoplos Minuman Keras

Sanksi Bagi Minimarket yang Masih Menjual Minuman Beralkohol

Kajari: 80 Persen Pidana Umum Karena Miras

Beranda

Home

minuman-keras

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#minuman keras