Gugatan PMH terhadap Penguasa dalam Kasus Peredaran Obat dengan Cemaran
BPOM termasuk dalam lingkup Penguasa menurut Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986 y...
Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?
Pada dasarnya obat-obatan yang akan masuk ke Indonesia atau impor obat untuk diedarkan harus memilik...
BPOM Diusulkan Memiliki Kewenangan Eksekutorial Melalui RUU POM
Karena ada tiga persoalan mendasar terhadap lemahnya pengawasan obat dan makanan.
KKI Respons Statement BPOM Terkait Gugatan ke PTUN
Kepala BPOM tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendahului hakim dengan mengatakan gugatan...
Harus Ada Pembenahan Besar-besaran Soal Cemaran Obat Sirup Anak
Semua pihak yang terkait harus diinvestigasi sehingga ditemukan siapa yang paling bertanggung jawab ...
Dinilai Lakukan Pembohongan Publik, Komunitas Konsumen Gugat BPOM ke PTUN
KKI menilai beberapa tindakan yang dilakukan BPOM terkait kasus gagal ginjal akut anak dianggap seba...
Memperkuat Kewenangan BPOM Lewat RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Antara lain memperkuat mekanisme pengawasan BPOM, usulan pembentukan BPOM di tingkat kabupaten dan k...
Baleg Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Memuat 19 Bab dan 127 Pasal. Baleg bakal mengundang stakeholder dalam rangka memperkaya bahan dan me...